Pelaksana Tugas Direktur Minyak dan Gas (Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto. (FOTO: Medcom.id/Eko Nordiansyah)
Pelaksana Tugas Direktur Minyak dan Gas (Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto. (FOTO: Medcom.id/Eko Nordiansyah)

ExxonMobil Diizinkan Impor 800.320 KL Solar

Ekonomi exxon mobil Solar
Suci Sedya Utami • 18 Juli 2019 10:59
Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengeluarkan rekomendasi izin ekspor solar bagi badan usaha swasta penyalur bahan bakar minyak (BBM) PT ExxonMobil Lubricant Indonesia untuk periode Januari-Desember 2019.
 
Hal tersebut dibenarkan oleh Pelaksana Tugas Direktur Minyak dan Gas (Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto. Pengajuan tambahan kuota impor solar oleh badan usaha swasta sebelumnya sempat dibatasi.
 
"Iya (rekomendasi sudah dikeluarkan)," kata Djoko di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Juli 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Berdasarkan data pemerintah, pemberian rekomendasi kuota impor kepada ExxonMobil Lubricants Indonesia mengalami penyesuaian rekomendasi untuk volume impor, dari yang semula 226.100 kiloliter (kl), menjadi 800.320 kl, atau bertambah 574.220 kl.
 
Sebelumnya dalam pembatasan impor ini, Kementerian ESDM mengimbau agar badan usaha swasta penyalur BBM untuk membeli solar pada PT Pertamina (Persero).
 
Djoko mengatakan rekomendasi ini menjadi salah satu cara untuk menghemat anggaran ketimbang harus membeli solar dari luar negeri atau impor. Pembelian solar milik Pertamina juga tentu mempertimbangkan pasokan di dalam negeri.
 
Dirinya menjelaskan apabila Pertamina memiliki pasokan solar berlebih, maka badan usaha dapat melakukan penjualan secara business to business (b to b) dengan Pertamina. Namun apabila stok solar Pertamina habis, maka badan usaha diperkenankan untuk impor.
 
"Yang teken rekomendasi (impor) kan saya. Sebelum diteken, saya akan suruh negosiasi dulu dengan Pertamina, selama barangnya ada bisa B to B," kata Djoko.
 
Djoko menegaskan selama ini pasokan solar Pertamina jenis cetane number 48 berlebih, sehingga badan usaha lain dapat memanfaatkan pasokan dalam negeri. Namun ia menegaskan, negosiasi bisa dilakukan sepanjang spesifikasi solar yang dibutuhkan oleh badan usaha sesuai dengan milik Pertamina.
 
Oleh karena itu pihaknya akan menyeleksi pemberian izin impor solar industri dengan ketersediaan dalam negeri. Adapun badan usaha yang melakukan impor untuk solar dengan cetane number 51 dimungkinkan untuk diberikan izin, mengingat Pertamina juga kekurangan pasokan.
 
"Kalau cetane 48 Pertamina kelebihan, dengan Pertamina B to B. Kalau yang cetane 51 boleh impor," tutur dia.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif