Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengungkapkan pemerintah mengetahui bahwa dalam menerapkan BBM satu harga di 150 titik badan usaha tersebut sudah 'ngos-ngosan'. Sementara ada dana dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) setiap tahunnya yang dialokasikan kepada BPH Migas yang tidak termanfaatkan maksimal.
"Pertamina baru 150 titik saja sudah ngos-ngosan. Sehingga sudah menombok. BPH Migas, menawarkan satu solusi," kata Fanshurullah di Kantor BPH Migas, Jakarta, Jumat 18 Agustus 2017.
Ia menyebutkan dana dari PNBP setiap tahunnya sebesar Rp1,2 triliun berasal dari iuran badan usaha yang berjumlah sekitar 380 badan usaha termasuk Pertamina dan PT PGN (Persero).
Dari iuran tersebut BPH Migas hanya memakai Rp200 miliar saja. Oleh karena itu, ia mengusulkan supaya dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur, depot, dan tambahan sub penyalur agar jangkauan BBM satu harga lebih luas.
"Kami mengusulkan dan koordinasi dengan kawan-kawan Pertamina, sehingga uang Rp1 triliun digunakan untuk membangun infrastruktur, termasuk depot, kemudian bila perlu digunakan untuk sub penyalur. Jadi tidak hanya di 150 titik," jelas dia.
Selain itu, Fanshurullah menyebutkan, niat ini didorong dari tugas yang diemban BPH Migas untuk menjamim ketersediaan BBM di seluruh Indonesia.
"Tugas BPH Migas menjamin ketersediaan BBM di seluruh Indonesia. Dengan program Pak Jokowi BBM satu harga ini, jalan BPH Migas untuk jalan kami menyediakan distribusi ke seluruh Indonesia," ucap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
