Sepanjang tahun ini, PGE mengalokasikan dana USD644 juta untuk kegiatan operasional dan pengembangan bisnis berupa pembangunan sejumlah PLTP. Rincian alokasi dana tersebut, sebanyak USD565 juta untuk pengembangan bisnis dan sisanya non-business development.
Pengamat ekonomi energi dari Universitas Indonesia, Berly Martawardaya, mengatakan hingga saat ini, badan usaha milik negara di sektor energi terintegrasi tersebut konsisten membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Tanah Air sehingga wajar menjadi pionir dalam bisnis energi terbarukan tersebut.
Anggaran tersebut merupakan bagian dari skema pembiayaan multiyears untuk seluruh proyek PGE dari 2014 hingga 2019 senilai total USD2,5 miliar. Sepanjang semester I-2016, PGE memproduksi listrik sebesar 1.465 GWh, yang berasal dari PLTP Kamojang, Lahendong dan Ulubelu. Produksi terbesar berasal dari Kamojang sebesar 861 GWh. Selain itu, dari PLTP Ulubelu diproduksi 411 GWh dan Lahedong 193 GWh.
Sementara produksi listrik yang dihasilkan PGE hingga akhir 2016 diproyeksi mencapai 3.084 Giga Watt Hour (GWh), naik dibandingkan realisasi tahun lalu 3.056 GWh. Peningkatan produksi berasal dari pengoperasian tiga PLTP baru sepanjang semester II-2016.
"Karena itu, kalau ada keinginan Kementerian BUMN agar PLN menjadi pemegang saham PGE, saya kira Pertamina harus tetap menjadi pemegang saham mayoritas karena PGE adalah anak usaha Pertamina sehingga jalur koordinasinya jelas dan PGE bisa menjadi BUMN utama pengelola panas bumi," tutur Berly, seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (20/8/2016).
Kementerian BUMN masih melakukan kajian masuknya penyertaan modal PLN ke PGE dengan menunjuk PT Danareksa sebagai konsultan. Kementerian BUMN sebelumnya menegaskan PGE akan tetap di bawah Pertamina meskipun 50 persen sahamnya diakuisisi PLN. Percepatan pengembangan panas bumi menjadi salah satu alasan dari rencana masuknya PLN ke PGE.
Pengamat energi yang juga Ketua Alumni Akademi Migas, Ibrahim Hasyim, menilai sudah seharusnya porsi saham Pertamina lebih besar karena kemampuan aset di panas bumi sudah sangat besar.
"Rasio kemampuan aset dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan besarnya saham itu," katanya.
Ibrahim menambahkan, Pertamina sudah cukup lama menangani panas bumi, yang sesuai dengan visinya jadi perusahaan energi. Menurut dia, apabila PLN masuk ke dunia panas bumi melalui "alam pikirnya", supaya ada kontinuitas kehandalan pasokan bahan baku pembangkit, yang sebenarnya ada di luar tugas pokoknya.
Masuknya PLN ke PGE, menurut Ibrahim, dapat dimengerti karena sebagai negara yang mempunyai kandungan panas bumi cukup tinggi, sampai saat ini belum berkembang pesat. Hal ini disebabkan ada yang belum pas antara produsen dengan pemakai, terutama soal ketersediaan dan harga.
"Karena itu dibuatnya satu badan usaha khusus panas bumi diharapkan akan lebih fokus pada pembangunan sumber energi panas bumi dan pemakaiannya menjadi meningkat," jelas Ibrahim.
Sekretaris Perusahaan PGE, Tafif Azimudin, menambahkan, PGE akan sangat sulit melakukan aksi-aksi korporasi jika PLN masuk dan menguasai 50 persen saham PGE. Mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) saat ini sangat mudah, jika disetujui Pertamina proses akan jalan.
"Nanti diperlukan persetujuan baik dari Pertamina dan PLN untuk menjalankan mekanisme tersebut. Hampir pasti gerak PGE juga tidak dapat fleksibel lagi dan progresivitas hampir pasti akan menurun," tuturnya.
Menurut Tafif, keberhasilan PGE saat ini dalam melalui risiko upstream tidak lepas dari keberadaan Upstream Technology Center (UTC) yang ada di Pertamina hulu karena ada second opinion dan challenge session di setiap tahapan eksplorasi dan pengembangan.
Dengan demikian, langkah-langkah dan tahapan pengeboran eksplorasi dan pengembangan yang memerlukan biaya dan risiko besar sangat terawasi dan terkontrol oleh Pertamina yang mempunyai dasar keilmuan yang sama.
"Saya tidak yakin nanti bila PLN masuk PGE mekanisme yang baik ini dapat terus berjalan mengingat split kepemilikan juga akan mempengaruhi aksi korporasi, baik di Pertamina maupun di PLN," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
