Inalum tak Pernah Klaim Proses Divestasi Freeport Sudah Final

Fetry Wuryasti 21 Oktober 2018 18:00 WIB
inalum
Inalum tak Pernah Klaim Proses Divestasi Freeport Sudah Final
Freeport Indonesia. Dok : MI.
Jakarta: Komisi VII DPR RI menuding pemerintah melakukan kebohongan terkait pernyataan selama ini bahwa pemerintah telah menguasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI). 

Tudingan ini menjadi ramai setelah salah seorang anggota komisi VII mengunggah hasil kesimpulan rapat mereka bersama dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Dirut PT Inalum (Persero), dan Dirut PT Freeport Indonesia. Kesimpulan tersebut menyebutkan perihal transaksi yang belum dilakukan oleh PT Inalum untuk mengakuisisi PT Freeport Indonesia (PTFI). 

Menanggapi hal itu, Head of Corporate Communication PT Inalum Rendi Achmad Witular mengatakan sejak awal, termasuk di dalam pernyataan resmi Inalum, disebutkan bawha proses divestasi ini memang diproyeksikan akan selesai akhir tahun ini.

"Tidak pernah kita mengklaim bahwa proses ini sudah selesai," ujar Rendi dikutip dari Media Indonesia, Minggu, 21 Oktober 2018. 

Akuisisi 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI), jelas Rendy, adalah sebuah proses yang kompleks dan panjang. Hal ini mengingat syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dana yang diperlukan berjumlah besar.

Dana yang disediakan Inalum dari pinjaman sindikasi bank yang diberikan untuk membiayai akuisisi Freeport mencapai USD3,8 miliar (setara Rp57 triliun -dengan kurs Rp15.000 per USD).

Setiap tahapan seperti penandatanganan head of agreement (HOA) dan selanjutnya sales and purchase agreement (SPA) adalah tahapan penting yang harus dilalui sebelum pembayaran dilakukan.

"Hanya karena sebuah proses belum terealisasi bukan berarti prosesnya tidak berjalan," jelas dia.

Berdasarkan materi Inalum dalam dengar pendapat tersebut, ada sejumlah hal yang masih perlu dilaksanakan oleh Inalum, antara lain pemenuhan kondisi-kondisi prasyarat penyelesaian akuisisi saham, kemudian persiapan kebutuhan pendanaan Inalum dalam rangka pembiayaan divestasi saham PTFI.

"Inalum juga perlu melaksanakan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar PTFI, Pelaporan persaingan usaha (anti-trust filing) di negara Republik Rakyat Tiongkok, Indonesia, Jepang, Filipina, dan Korea Selatan. Terakhir Inalum perlu menyelesaian Transaksi Divestasi Saham PTFI," tukas Rendi.

Berbau Politis 

Pengamat energi Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan proses memang belum selesai. Meski demikian di sisi lain, informasi yang disampaikan sering tidak utuh, cenderung sering politis dan populis. Esensi bahwa Freeport masih tetap akan terus beroperasi di Indonesia hingga 2041 juga tidak terangkat dalam informasi.

"Seperti yang sudah saya katakan. (Pemerintah) Tidak bohong, tapi seringkali informasi tidak cukup utuh dan tidak cukup proporsional," jelas dia saat dihubungi.

 



(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id