Ilustrasi. FOTO: dok MI.
Ilustrasi. FOTO: dok MI.

Demi Harga Gas USD6, Pemerintah Siap Pangkas Jatah Negara

Ekonomi gas kementerian esdm
Suci Sedya Utami • 09 Januari 2020 13:37
Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) siap untuk mengurangi jatah negara (government take) dari penjualan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) di hulu. Ini dilakukan demi memastikan agar harga gas yang sampai ke konsumen industri bisa ditekan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) 10 Tahun 2016 sebesar USD6 per juta british thermal unit (million british thermal unit/MMbtu).
 
Hal tersebut diutarakan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam paparan laporan kinerja di sektor ESDM. Dari tiga opsi yang diusulkan untuk menurunkan harga gas yakni pemangkasan atau penghilangan jatah pemerintah, domestic market obligation (DMO) atau pemanfaatan pasokan untuk kebutuhan dalam negeri, dan membuka keran impor. Namun pihaknya hanya menyepakati dua poin.
 
"Dari tiga alternatif tersebut, kita ambil poin satu dan dua untuk kita evaluasi," kata Arifin di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Januari 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dirinya mengatakan akan melakukan pemetaan terlebih dahulu terkait letak sumber gas, biaya, tata kelola dan tata niaga. Kementeterian ESDM menjamin kebijakan ini akan menguntungkan semua pihak.
 
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Jepang ini mengatakan tujuannya tidak lain untuk mendorong produksi industri nasional sehingga bisa lebih efisien. Setelah itu agar bisa bersaing dan meningkatkan ekspor yang tujuan akhirnya menciptakan devisa bagi negara.
 
"Tahap satu kita kejar sehingga bisa terlaksana di akhir Maret 2020," jelas Arifin.
 
Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto menjelaskan pemangkasan jatah pemerintah tersebut diambil dari penjualan LNG yang dilakukan oleh produsen hulu atau kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) pada Perusahaan Gas Negara (PGN). Di sisi lain pihaknya juga akan menyurati dan meminta produsen LNG untuk menawarkan sisa produksi LNG atau yang belum terkontrak ke PGN terlebih dahulu sebelum melepas ke pasar spot internasional.
 
Djoko memastikan, kendati demikian pemerintah menjamin produsen nasional tidak akan menanggung rugi apabila memprioritaskan penawaran dalam lelang LNG ke PGN.
 
"Misal harga spot LNG kan biasanya yang tertinggi, begitu (PGN) katakan (harga) USD4-USD5 per MMbtu, hulunya keekonomiannya berkurang. Maka berapa bagian pemerintah dikurangi sehingga harga USD4-USD5 per MMbtu tadi. Bagian kontraktor tidak diganggu gugat," kata Djoko.
 
Namun bukan berarti pendapatan pemerintah dari penjualan LNG belum terkontrak itu akan selalu berkurang atau nol. Apabila harga tertinggi dalam lelang sesuai dengan kemampuan PGN, maka pemerintah tidak perlu masuk dan mengorbankan bagiannya.
 
"Tetapi kalau harga lelang katakanlah USD5 per MMbtu, PGN sanggupnya USD4 per mmbtu, yang USD1 per MMbtu ini bagian pemerintah dikorbankan,” ujar Djoko.
 
Ia bilang pihaknya akan terlebih dahulu menunggu hasil hitungan PGN sebelum menyurati produsen LNG, sehingga bisa terbentuk harga gas USD6 per MMbtu.
 
Harga LNG ini dihitung dari harga gas USD6 per MMbtu dikurangi biaya penyaluran gas. Saat ini, harga jual LNG di pasar spot internasional di bawah USD5 per MMbtu. Bahkan, PGN sempat memperoleh LNG domestik dengan harga USD4,85 per mmbtu.
 
"Kalau posisi ini, berarti masih ada profit USD1,2 per mmbtu. Jangan tinggi-tinggi lah, yang penting ada selisih," tutur dia.
 
Menurut Djoko, harga gas USD6 per MMbtu ini akan berlaku untuk seluruh jenis industri dan diupayakan juga untuk pembangkit listrik yang belum memiliki kontrak gas. Namun, untuk kontrak gas ke pembangkit listrik yang sudah berjalan, tetap akan mengikuti ketentuan yang berlaku.
 
Pemerintah, tambahnya, berkomitmen merealisasikan harga gas hilir sebesar USD6 per mmbtu. Minimal, pihaknya akan mengupayakan harga gas di hulu maksimal USD6 per MMbtu.
 
"Syukur-syukur di end gate juga (USD6 per MMbtu)," pungkas Djoko.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif