Gedung Pertamina. FOTO: Setkab
Gedung Pertamina. FOTO: Setkab

Erick Dorong Pengurus Baru Pertamina Kurangi Impor Minyak

Ekonomi impor minyak pertamina
Antara • 26 November 2019 14:04
Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, melalui Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga, mendorong agar pengurus baru PT Pertamina (Persero) baik direksi maupun komisaris mengurangi impor minyak.
 
"Tugas jelas sebagaimana dimintakan oleh Bapak Erick Thohir, bagaimana supaya Pertamina bisa mengurangi impor minyaknya," ujar Arya, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Selasa, 26 November 2019.
 
Arya menjelaskan upaya pengurangan impor minyak oleh Pertamina tersebut kemungkinan dapat melalui dengan cara pembuatan kilang baru, pengembangan energi terbarukan atau melanjutkan pengembangan biodiesel B30, dan sebagainya.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Intinya mengurangi impor bahan bakar minyak atau BBM," tutur Arya.
 
Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa penunjukkan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina dan Wakil Menteri I BUMN Budi Gunadi Sadikin sebagai Wakil Komisaris Utama dalam rangka untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor migas.
 
Dengan menjadikan Ahok sebagai komut PT Pertamina, Erick berpendapat, Ahok dapat mendorong Pertamina mencapai target. Sedangkan pengamat BUMN Toto Pranoto menilai tantangan pertama yang saat ini harus dihadapi dan dituntaskan adalah kemampuan meningkatkan produksi minyak yang sudah tidak mencapai target nasional dalam beberapa tahun terakhir.
 
Solusi untuk mengatasi hal ini adalah dengan meningkatkan usaha eksplorasi dan tahap eksploitasi , baik onshore maupun offshore. Tantangan berikutnya yang harus dituntaskan oleh Ahok, menurut dia, adalah kebutuhan Pertamina akan teknologi dan juga investasi besar dengan risiko tinggi.
 
"Agar kebutuhan dan investasi besar tersebut berjalan lancar, maka dibutuhkan pengawasan dari dewan komisaris," ucapnya.
 
Di sisi lain, Pertamina juga harus mengamankan pasokan BBM dalam negeri, sebagian dilakukan dengan melakukan impor BBM. Perlu pengawasan kuat dari pihak dewan komisaris yang dipimpin oleh komisaris utama bahwa proses ini dilakukan sesuai SOP dan mengeliminasi kemungkinan terjadinya kebocoran.
 
Tantangan lainnya adalah komisaris utama bersama dewan komisaris memperjuangkan agar rencana pembangunan kilang pengolahan baru (oil refinery) bisa dibangun sepenuhnya dengan dukungan pemerintah yang kuat.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif