Ilustrasi elpiji 3 kg. Foto: dok Pertamina.
Ilustrasi elpiji 3 kg. Foto: dok Pertamina.

Komisi VII Minta Pemerintah Tak Naikkan Harga LPG 3 Kg

Ekonomi elpiji 3 kg
Suci Sedya Utami • 17 Januari 2020 10:36
Jakarta: Komisi VII DPR RI meminta agar pemerintah tidak melepas harga LPG 3 kg sesuai keekonomian atau harga pasar sebelum ada hasil dari kajian yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero).
 
Ketua Komisi VII DPR Sugung Suprawoto tengah meminta agar Pertamina mengkaji metode penyaluran subsidi LPG 3 kg yang efektif. Hal ini berkaitan ketika subsidi tertutup diberlakukan maka akan ada penyesuaian harga jual di masyarakat, sebab subsidi akan langsung diberikan pada orang yang benar-benar membutuhkan agar tepat sasaran. Hal tersebut pun sebenarnya sejalan dengan keinginan DPR yang ingin agar subsidi dilakukan tertutup.
 
Sebab selama ini subsidi diberikan pada barang atau tabungnya sehingga semua masyarakat bukan hanya golongan miskin yang berhak menerima subsidi pun masih ikut mengkonsumsi. Oleh karenanya dibutuhkan pula pendataan yang akurat dan terkini terkait para penerima subsidi.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jangan dulu diputuskan, jangan dulu ada kebijakan soal menaikkan subsidi sebelum kajian dari Pertamina tuntas," kata Sugeng menjawab pertanyaan Medcom.id, Jumat, 17 Januari 2020.
 
Politikus NasDem ini mengatakan gas merupakan bagian yang integral dari kehidupan masyarakat. Artinya apabila harganya dinaikkan maka akan berdampak pada kehidupan mereka dan bisa meningkatkan angka kemiskinan.
 
"Karena kenaikan biaya hidup pasti menaikkan angka kemiskinan. Ini yang sedang dijaga," jelas Sugeng.
 
Pemerintah ingin mengendalikan penyaluran subsidi LPG 3 kg secara tertutup agar lebih tepat sasaran melalui pembatasan dan penerapan harga sesuai dengan keekonomian pasar.
 
Sekretaris Jenderal Kmeneterian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial mengatakan LPG 3 kg merupakan salah satu komponen subsidi terbesar yang mengandalkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 
"Kita ingin mengendalikan, karena itu salah satu kontribusi subsidi terbesar di republik ini," kata Ego.
 
Ego mengatakan saat ini Kementerian ESDM tengah membangun sistem untuk mendistribusikan subsidi tertutup tersebut. Mekanisme subsidi tertutup yakni langsung disalurkan pada masyarakat yang memang berhak membutuhkan. Sebab saat ini pengguna LPG tabung melon tidak dibatasi, artinya masyarakat yang mampu saat ini masih bisa mengonsumsi LPG 3 kg.
 
Dalam skema awal subsidi tertutup yang dirancang tahun lalu, masyarakat yang layak mendapatkan elpiji subsidi akan membeli sesuai harga keekonomian namun selisih dari harga keekonomian dan harga yang disubsidi akan ditransfer melalui kartu-kartu bantuan sosial.
 
Namun untuk mekanisme terbaru di tahun ini, pemerintah masih belum menentukan metode pemberian subsidi yang dimaksud.
 
Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Djoko Siswanto mengatakan dari uji coba yang sudah dilakukan, PT Pertamina (Persero) disebutnya melaporkan subsidi tertutup dengan teknologi QR code yang paling efektif. Nantinya, melalui teknologi, pembelian LPG bersubsidi oleh masyarakat tidak mampu dapat terekam. Selanjutnya, dana subsidi akan langsung dikirimkan ke QR code ini.
 
“Nanti bisa dicek kalau orang miskin rata-rata beli tiga tabung, kalau lebih (pembeliannya) nanti bisa dicek. Jadi bisa dilihat man9a masyarakat) yang berhak dan tidak,” ujar Djoko.
 
Nantinya jumlah tabung yang didistribusikan pada pengguna juga akan dibatasi. Misalnya saja untuk rumah tangga pemegang dalam sebulan hanya boleh tiga tabung, sedangkan UMKM tujuh tabung.
 
Jika rumah tangga tersebut mengkonsumsi lebih dari tiga tabung, maka sisasnya akan dikenakan dengan harga pasar. Artinya, dana subsidi yang bisa dialokasikan pada rumah tangga hanya untuk tiga tabung.
 
Jika dihitung harga tabung LPG 12 kg mencapai Rp139 ribu, maka per kilogramnya mencapai Rp11.583. Dengan angka tersebut, harga tabung LPG 3 kg bisa mencapai Rp35 ribu. Ini naik signifikan ketimbang harga LPG 3 kg saat ini yang berkisar Rp18 ribu sampai Rp21 ribu.
 
Namun opsi tersebut belum final. Opsi tersebut merupakan hasil survei yang dilakukan pihaknya ke rumah tangga. Djoko mengatakan pihaknya saat ini masih memonitor dan mengumpulkan data yang tepat terkait jumlah penerima yang berhak. Dia bilang mudah-mudahan tahun ini bisa diimplementasikan. Jika itu diterapkan, maka pemerintah juga akan bisa menghemat anggaran untuk subsidi LPG.
 
"Kalau Januari diterapkan penghematan sekitar 30 persen. Kalau pertengahan 10-15 persen. Mudah-mudahan tengah tahun dilakukan," jelas Djoko.
 
Mengacu data Kementerian Keuangan, pada tahun ini, subsidi LPG 3 kg dialokasikan sebesar Rp50,6 triliun untuk volume tujuh juta metrik ton. Sementara realisasi sementara subsidi LPG 3 kg pada tahun lalu tercatat sebesar Rp58 triliun, di bawah alokasi awal Rp75,22 triliun. Sejalan, mengacu data Kementerian ESDM, realisasi penyaluran LPG 3 kg tahun lalu sebesar 6,84 juta metrik ton, lebih rendah dari kuota 6,97 juta metrik ton.
 
Berdasarkan data pemerintah, konsumsi LPG bersubsidi terus naik setiap tahunnya. Pada 2012 lalu, konsumsi LPG 3 kg masih di kisaran 3,8 juta ton. Namun, konsumsinya meningkat menembus 5,6 juta ton di 2015, enam juta ton di 2016, 6,3 juta ton di 2017, dan mencapai 6,55 juta ton pada 2018.
 
Kenaikan konsumsi ini diikuti kenaikan subsidi LPG yang harus dikucurkan pemerintah setiap tahunnya. Di 2012, subsidi LPG 3 kg tercatat hanya sebesar Rp32,78 triliun, melebihi pagu yang ditetapkan Rp29,13 triliun. Selanjutnya, subsidi LPG ini membengkak menjadi Rp47,71 triliun di 2014. Subsidi LPG ini sempat terpangkas pada 2015 menjadi Rp 30,51 triliun dan pada 2016 kembali turun menjadi Rp26,6 triliun lantaran anjloknya harga minyak mentah. Namun, subsidi kembali membengkak di 2017 menjadi Rp43,76 triliun dan mencapai Rp58,14 triliun di 2018.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif