Direktur Pengadaan PLN Supangkat Iwan Santoso mengatakan, pada saat deadline mega proyek kelistrikan era Joko Widodo atau 2019, kapasitas terpasang akan mencapai 19.000 MW. Kapasitas tersebut dinilai sudah akan memenuhi kebutuhan listrik nasional.
Baca : Jokowi Minta Proyek Pembangkit Listrik 35.000 MW Dievaluasi
Menurutnya, proyek 35.000 MW memang dipangkas tetapi pemangkasannya sesuai dengan kebutuhan listrik pada saat mendatang. Adapun PLN masih mengkaji kelebihan kapasitas yang akan terpasang.
"Kalau dari sisi keandalan suplai itu memang bagus," kata Iwan saat dihubungi Metrotvnews.com, di Jakarta, Senin (21/11/2016).
Iwan menuturkan, sebagian besar pembangunan mega proyek dilakukan oleh pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP). Jika pembangunan listrik dilakukan oleh swasta, berarti PLN perlu menganggarkan dana untuk perawatannya dan pembelian listriknya.
Agar tidak merugikan perusahaan, pembangunan listrik sebesar pemangkasan mega proyek ini dinilai sudah sangat tepat. Sebab, diharapkan dengan kapasitas terpasang 19.000 MW itu, tidak ada pembangkit yang tidak beroperasi di 2019.
"Tapi kan sebagian besar IPP. Kalau nanti kelebihannya 70 persen berati ada pembangkit yang 70 persen itu tidak dioperasikan. Kan tidak ada beban yang terserap," ujar dia.
Iwan menambahkan, jika ada pembangkit yang tidak beroperasi, artinya listrik yang dihasilkan pembangkit akan sia-sia atau tak berguna.
"Karena kita bayar, maka PLN bisa membayar aset yang besar. Cost kita jadi besar, nanti jadi tarifnya lebih besar atau subsidinya nambah. Itu yang dijaga. Tetap lebih tapi tidak terlalu tinggi kelebihannya," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
