Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Achmad Bambang mengatakan, pihak Pertamina tidak ada masalah. Dia melihat keputusan itu nantinya akan ditindaklanjuti di pihak kementerian.
"Sebetulnya tidak masalah. Apalagi Jakarta sudah menyediakan angkutan umum. Tinggal kewenangan gubernur nanti kita tinggal lihat Dirjen Migas menyetujui apa tidak," kata Ahmad, saat ditemui di sela-sela waktu skorsing rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR-RI, di Komplek Parlementer, Senayan, Jakarta, Selasa (2/2/2016).
Bambang menjelaskan, saat ini kilang dalam negeri sudah cukup untuk memproduksi BBM dengan jenis lebih baik daripada premium yakni seperti pertalite dan pertamax. Sehingga posisi untuk menghilangkan premium di Jakarta itu tidak ada masalah.
"Posisinya jadi dipindah ke pertamax dan pertalite. Kebetulan Pertalite juga sudah kita produksi sendiri semua. Sementara pertamax sudah banyak yang diproduksi sendiri. Jadi tidak masalah (premium dihilangkan)," jelas dia.
Lebih lanjut, Bambang menilai, masyarakat di DKI Jakarta juga sedikit-sedikit sudah banyak yang tidak menggunakan premium pada bahan bakar kendaraannya. Hal itu karena harga BBM seperti pertalite dan pertamax sudah jauh lebih murah dibandingkan dengan premium.
"Masyarakat juga sudah makin sadar. Tahun lalu kemampuan beli masyarakat Rp8.500 per liter dapat premium, sekarang Rp8.500 beli pertamax saja masih kembali. Sebetulnya enggak masalah," pungkas dia.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta pemerintah pusat melalui PT Pertamina menarik bahan bakar minyak jenis premium dari Ibu Kota. Sebab, tidak selayaknya warga pemilik kendaraan pribadi menggunakan BBM jenis ini.
"Saya bilang sama Pertamina, tolong disiapkan surat khusus agar premium tidak dikirim ke Jakarta," kata Ahok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
