Direktur Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) IGN Wiratmaja Puja mengatakan, ada dua kendala besar terkait program tersebut. Salah satunya adalah permasalahan program konverter kit tersebut belum memiliki standarisasi.
"Ya itu ada dua kendala besar ternyata produk yang ada dipasar, yang ada di dalam negeri belum punya SNI," kata Wiratmaja di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2015).
Karena tidak adanya SNI ini, sehingga belum ada di dalam daftar dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Jadi tanpa adanya SNI dana APBN ini tidak dapat kita lelangkan. Kalau nelayan ini ranahnya ini di ESDM. Cuma SNI-nya ada di Kementerian Perindustrian. Tapi yang jelas produk ini belum SNI," jelas dia.
Kedua, dia melanjutkan, kendalanya adalah munculnya Peraturan Presiden (Perpres) yang menyatakan elpiji boleh kembali dipakai oleh para nelayan. "Yang kedua, adalah Perpres bahwa elpiji boleh dipakai nelayan. Kan kita revisi, ini masih dalam proses," pungkas dia.
Sebelumnya, pemerintah sempat mengalokasikan 50 ribu konverter kit gratis per Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) untuk menunjang program diversifikasi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG). Langkah tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan ketahanan energi Indonesia.
"Untuk konverter kit ada di Kementerian Perindustrian. Kami koordinasikan dengan Menko Perekonomian, tahun ini bisa berjalan," kata Wirat beberapa waktu lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
