Illustrasi. Dok : MI.
Illustrasi. Dok : MI.

Kendaraan Industri Tambang dan Perkebunan Dilarang Minum Solar Subsidi

Ekonomi Solar
Suci Sedya Utami • 21 Agustus 2019 19:22
Jakarta: Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melarang beberapa kendaraan untuk menggunakan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi sejak 1 Agustus lalu sebagai upaya mengendalikan konsumsi.
 
Larangan tersebut menyusul potensi konsumsi solar yang diprediksi akan melebihi kuota yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar 14,5 juta kiloliter (KL).
 
Kepala BPH Migas M Fansrullah Asa mengatakan hingga akhir tahun ini konsumsi Solar diprediksi mengalami pembengkakan sebesar 800 ribu hingga 1,4 juta KL. Ifan sapaan akrab dirinya mengatakan BPH Migas bersama TNI, Polri dan Badan Intelijen Nasional (BIN) akan melakukan pengawasan di wilayah-wilayah yang patut diduga terjadi penyimpangan. Dia bilang utamanya di daerah pertambangan dan perkebunan yang diduga terjadi penimbunan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jenis BBM tertentu (Solar) diprediksi over kuota. Kami sepakat melalui sidang komite BPH Migas untuk melaksanakan pengendalian ini," kata Ifan di kantor pusat BPH Migas, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Agustus 2019.
 
Direktur BBM BPH Migas Patuan Alfon Simanjuntak mengatakan Berdasarkan hasil pengawasan BPH Migas, diduga adanya ketidakpatuhan dalam penyaluran Solar. Oleh karenanya BPH Migas mengeluarkan surat edaran mengenai pengendalian kuota Solar di antaranya pertama kendaraan bermotor untuk pengangkutan hasil perkebunan, kehutanan dan pertambargan dengan jumiah roda lebih dari enam buah dalam kondisi bermuatan ataupun tidak bermuatan dilarang untuk menggunakan Solar.
 
Kedua, larangan penggunaan Solar tersebut juga berlaku untuk kendaraan bermotor dengan tanda nomor kendaraan atau pelat berwarna dasar merah, mobil TNI/Polri, sarana transportasi air milik pemerintah. Ketiga, mobil tangki BBM, Crude Palm Oil (CPO), dump truck, truck trailer, truk gandeng dan mobil molen atau pengaduk semen juga dilarang meminum Solar.
 
Keempat PT Pertamina (Persero) sebagai pihak penyalur juga dilarang melayani pembelian Solar untuk konsumen pengguna usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi air yang menggunakan motor tempel dan pelayanan umum tanpa menggunakan surat rekomendasi dari instansi berwenang.
 
Kelima, BPH Migas juga mengatur maksimal pembelian Solar untuk angkutan barang roda empatsebanyak 30 liter per kendaraan per hari, roda enam atau lebih sebanyak 60 liter per kendaraan per hari dan kendaraan pribadi sebanyak 20 liter per kendaraan per hari.
 
Keenam, Pertamina perlu mengatur titik lokasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang mendistribusikan Solar subsidi dengan mempertimbangkan sebaran konsumen pengguna termasuk pengaturan alokasi ke masing-masing SPBU.
 
Ketujuh Pertamina wajib menyediakan BBM nonsubsidi (Pertamina Dex dan Dexlite) untuk mengantisipasi terjadinya antrean di SPBU. Delapan BPH Migas mminta Pertamina untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah TNI dan Polri untuk ikut mengawasi penyaluran Solar subsidi. Sembilan, hal-hal lain yang telah menjadi ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tetap berlaku.
 
(SAW)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif