Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno membenarkan yang diutamakan saat ini adalah pembentukan holding migas yang diketuai oleh Pertamina. Dalam holding migas, PGN akan masuk dalam bagian Pertamina yang akan menjalankan bisnis gas.
Setelah PGN masuk menjadi bagian Pertamina, rencananya Pertagas akan dilebur dengan PGN. Peleburan ini diyakini membuat bisnis gas dalam negeri kuat dan tidak terjadi tumpang tindih infrastruktur seperti yang selama ini terjadi. Namun, karena PGN merupakan perusahaan publik maka penentuan Pertagas harus berdasarkan keputusan para pemegang saham di PGN
"Pertagas belum, jadi kita sedang memvaluasi. Tentunya itu tidak lepas jangan lupa bahwa PGN ini kan perusahaan publik biarpun kita mayoritas. Kita tentunya nilai dari Pertagas dianalisa secara independen dan nantinya harus mendapatkan persetujuan dari RUPS PGN," jelas Rini, saat ditemui usai Presidential Lecture 2018, di Istora Senayan, Jakarta, Selasa, 27 Maret 2018.
Ia melanjutkan, sekarang ini pemerintah memiliki saham serie B di PGN yang jumlahnya 57 persen. Saham itu akan ditransfer ke Pertamina setelah RUPS Pertamina selesai. "Jadi PGN masuk dulu ke Pertamina, 57 persennya waktu RUPS luar biasanya itu sudah disetujui untuk bisa dimasukkan ke Pertamina ya" ucap Rini.
Sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Tambang, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, nasib Pertagas dan PGN akan ditentukan akhir Maret. Setelah holding migas terbentuk yang pertama kali dilakukan adalah mengintegrasikan dua perusahaan tersebut.
Mengenai apakah akan kedua perusahaan gas itu akan digabungkan, dimerger, atau dileburkan keputusannya akan ditentukan pada akhir Maret. "Aku kan janjinya akhir Maret. Sekarang akan ada integrasi Pertagas dan PGN, itu akhir maret," kata Fajar, di Komplek Parlementer, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
