Presiden Direktur Vale Nicolas Kanter mengatakan pihaknya masih bersikeras untuk menawarkannya pada pemerintah sebelum ditawarkan ke pihak lain secara business to business (BtoB). Sementara pemerintah mengizinkan Vale untuk BtoB.
"BtoB kan kata ESDM. Tapi lebih bagus kalau kita bisa saling bicara dulu. Ini belum ada balasan," kata Nico ditemui di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Rabu, 27 Februari 2019.
Nico berharap pemerintah memberikan jawaban lebih cepat tanpa harus menunggu hingga Oktober. "Kalau buat kita lebih cepat lebih baik," tutur dia.
Hal senada dikatakan Chief Financial Officer Vale Indonesia Febriany Eddy, pihaknya mencoba untuk proaktif dan tidak menunggu waktu jatuh tempo.
"Kita selama ini punya posisi untuk selalu proaktif, jangan tunggu tenggang waktu baru bergerak," ujar dia.
Lagi pula apabila sifatnya business to business (BtoB), Vale tetap akan menunggu arahan pemerintah. Sebab pemerintah yang nantinya akan menunjuk perusahaan untuk BtoB tersebut.
"Walaupun pemerintah bilang BtoB, kita konsultasi dengan ESDM supaya dikemudian hari dapat dukungan, siapapun yang ditunjuk pemerintah," jelas Febri.
Sebelumnya Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Bambang Gatit Ariyono mengatakan apabila Vale memilih untuk menawarkan pada pemerintah, maka mereka perlu menunggu jawaban pemerintah. Namun apabila ingin menawarkan ke pihak swasta pun dipersilakan.
"Kalau ditawarkan ke pemerintah berarti mekanisme harus ke pemerintah, kalau B to B enggak ada urusan itu," kata Bambang di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat, 8 Februari 2019.
Bambang bilang pihaknya tentu akan membalas surat yang telah dikirimkan Vale pada Kementerian ESDM. Ia bilang pemerintah masih memiliki waktu hingga sebelum jatuh tempo kontrak karya pada Oktober untuk merespons keinginan Vale untuk divestasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
