"DPR kan memandang bahwa jika holding migas yakni menjadikan Pertamina induk dan menghapuskan status BUMN PGN maka terkesan menghindari DPR dan audit keuangan BPK. Kalau ada apa-apa kan yang maju holdingnya, PGN nanti tidak punya kewajiban ke DPR maupun ke BPK," kata Anggota BPK Achsanul Qasasi saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (1/9/2016).
Holding BUMN dinilai bermasalah dalam hal efisiensi. Menurutnya, anak usaha terkadang malah justru tak membuat perusahaan tersebut berkembang, yang terjadi kadang malah justru membebani induk usaha.
"DPR sendiri tidak bisa mengurusi anak usahanya dan BPK juga. Efisiensi pun menjadi bias. Pertamina buat anak usaha Pertagas, kemudian ada Waskita buat Waskita Beton," tuturnya.
Holdingisasi haruslah bertujuan untuk masyarakat banyak dan memberikan efisiensi kepada BUMN itu sendiri. "Kalau PGN berada di bawah Pertamina, maka bagaimana dengan nasib bisnis gas nasional. Konsentrasi gas bisa hilang," ketus Achsanul.
Lebih jauh ia mengatakan, BUMN yang mendapatkan tugas negara seperti PSO atau Public Service Obligation harus diaudit oleh BPK. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada negara.
Jika PGN tidak lagi jadi BUMN, maka fungsi kewajiban pelayanan umum (public service obligation/PSO) akan hilang.
"PGN tidak dapat bertindak sebagai perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan swasta, dan tidak lagi memperoleh prioritas alokasi gas bumi," pungkas Achsanul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
