"Adanya penetapan keputusan tersebut setelah Menko Maritim melakukan kajian bahwa beban puncak bakal mencapai 74.525 mw pada 2019. Saat ini proyek yang tengah berlangsung sebesar 7000 mw. Jika dipaksakan untuk merealisasikan 35 ribu mw maka akan ada kelebihan kapasitas listrik sebesar 21.331 mw," ujar Rizal Ramli saat ditemui di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, Senin (7/9/2015).
Perubahan target ini bakal dijalankan sebagai Proyek Percepatan dan Diversifikasi Listrik (PPD-Listrik) guna memenuhi kebutuhan listrik nasional. Adapun Pemerintah sudah menyusun beberapa langkah dalam mempercepat pembagunan pembangkit yang 16.176 mw.
"Akan dilakukan dengan mempercepat negosiasi, bantu membebaskan lahan, serta mereview harga penjualan yang lebih kompetitif dan lebih menarik bagi investor," ungkap Rizal.
Rizal menambahkan review juga termasuk pada realisasi pembangunan terhadap konsensi-konsensi yang sudah diberikan. Nantinya Pemerintah akan memberikan waktu maksimal enam bulan untuk memulai pembangunan.
"Jika setelah itu tidak mulai maka konsesinya kami cabut dan diserahkan kepada investor lain yang minat. Tapi syaratnya, investor baru itu harus punya dana, teknologi, dan pengalaman yang memadai," kata Menko Maritim itu.
Selain itu, Pemerintah juga akan mendorong desentralisasi listrik untuk pembangkit-pembangkit skala kecil, terutama di daerah-daerah. Program ini akan meningkatkan efisiensi listrik, khususnya dari sisi jaringan transmisinya.
Dia menambahkan untuk mengurangi beban puncak di lokasi-lokasi tertentu, Pemerintah akan melakukan rekayasa pelanggan. Salah satunya dengan mendorong pelanggan-pelanggan besar merelokasikan pabriknya ke daerah-daerah yang beban puncaknya tidak besar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
