Ketua rapat dengar pendapat (RDP), Herman Khaeron mengatakan sudah sejak lama perusahaan migas pelat merah tersebut terbebani dalam penugasan BBM satu harga baik di luar Jawa, Madura, dan Bali.
"Pertamina terbebani penetapan BBM satu harga baik di Jamali maupun di luar Jawa. Kementerian BUMN bilang kalau Pertamina telah menanggung kerugian penugasan sampai 31 Juni sampai USD957 juta atau Rp12 triliun. Kalau ini bisa dijadikan capitalism Pertamina maka Pertamina akan lebih besar," kata Herman di Komplek Parlementer Senayan, Jakarta, Senin, 4 Desember 2017.
Menurutnya, harus ada biaya negara yang dibebankan dalam menjalankan program BBM satu harga tersebut. Pasalnya, penugasan tersebut dinilai tidak sesuai dengan kemampuan Pertamina.
Seharusnya, jika secara politis program BBM satu harga memperoleh keuntungan, seharusnya dari sisi badan usaha juga memperoleh keuntungan.
"Harus ada cost negara, jika membebani badan usaha. Kuncinya ada di pemerintah. penugasan sesuai kemampuan. Kalau secara politis untung secara badan usaha juga untung," ungkap Herman.
Senada dengan Herman, Anggota Komisi VII DPR RI lainnya, Hari Purnomo menyampaikan bahwa penilaiannya selama ini memang pemerintah tidak memiliki spirit dalam memajukan Pertamina. Ia mencontohkan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan yang kelihatan membela PT Vivo Energy Indonesia dalam peresmian SPBU Vivo.
Ia mengetahui selama ini jarang sekali sekelas menteri meresmikan SPBU. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah memang tidak membela Pertamina.
"Memang pemerintah tidak ada spirit untuk membesarkan Pertamina. Itu kesimpulan saya," ungkap Hari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
