Menteri ESDM Ignasius Jonan (MI/MOHAMAD IRFAN)
Menteri ESDM Ignasius Jonan (MI/MOHAMAD IRFAN)

Tekan Impor

Pemerintah Tunda Pembangunan Pembangkit Listrik 15.200 MW

Suci Sedya Utami • 05 September 2018 07:46
Jakarta: Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menunda pembangunan proyek pembangkit listrik 15.200 megawatt (MW) yang merupakan bagian dari proyek 35.000 MW. Artinya hingga 2019 pembangkit yang terbangun berkapasitas mendekati 20.000 MW.
 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan kapasitas tersebut memang belum mencapai financial close atau kesepakatan pendanaan. Total investasi dari kapasitas dimaksud mencapai sebesar USD24 miliar hingga USD25 miliar.
 
"Yang digeser ke tahun setelahnya itu 15.200 MW dan memang pada awalnya itu akan diselesaikan pada 2019. Sekarang ditunda sampai 2021-2026," kata Jonan, di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa, 4 September 2018.

Jonan mengatakan penundaan tersebut merupakan salah satu langkah untuk mengurangi impor komponen pembangkit sebesar USD8 miliar hingga USD10 miliar dan lebih mengutamakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) demi mengurangi tekanan pada rupiah. Selama ini penggunaan TKDN pada proyek kelistrikan rata-rata mencapai 20-40 persen.
 
Dia merinci untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas 15 MW penggunaan TKDN-nya mencapai 70,20 persen, kapasitas 15-20 MW penggunaan TKDN-nya 60,46 persen, kapasitas 25-100 MW penggunaan TKDN-nya 37,82 persen, kapasitas 100-600 MW penggunaan TKDN-nya 37,21 persen, dan kapasitas di atas 600 MW penggunaan TKDN-nya 33 persen.
 
Untuk pembangkit listrik air (PLTA) penggunaan TKDN-nya sekitar 20 persen, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) kira-kira 57 persen, pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) untuk kapasitas 5 MW penggunaan TKDN-nya sekitar lima persen, kapasitas 10-60 MW penggunaan TKDN-nya 30 persen dan kapasitas 60-110 MW penggunaan TKDN-nya 28 persen.
 
Untuk pembangkit listrik tenaga gas  (PLTG) penggunaan TKDN-nya sekitar 43 persen serta pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) sekitar 30 persen. Jonan mengatakan penundaan tersebut sesuai dengan kebutuhan listrik nasional saat ini dengan pertumbuhan konsumsi listrik diperkirakan enam persen.
 
Jonan menambahkan pertumbuhan enam persen tersebut lebih rendah dari realisasi di 2017 yang tumbuh tujuh persen dan target dalam APBN 2018 sebanyak delapan persen.
 
"Namun apa yang dilakukan ini tidak mengurangi target pemerintah untuk capai rasio elektrifikasi 99 persen di 2019. Jadi rasio elektrifikasi sampai hari ini 97,13 persen dan akhir tahun diperkirakan  97,5 persen," pungkas dia.
 
 
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABD)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan