Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Raja Malaysia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong XVI, Sultan Abdullah Ri'ayatauddin Al Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah di Istana Bogor. ANT/Puspa Perwitasari.
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Raja Malaysia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong XVI, Sultan Abdullah Ri'ayatauddin Al Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah di Istana Bogor. ANT/Puspa Perwitasari.

Indonesia-Malaysia Komitmen Lawan Diskriminasi Sawit

Ekonomi minyak sawit
Damar Iradat • 27 Agustus 2019 17:45
Bogor: Presiden Joko Widodo dan Raja Malaysia Al- Sultan Abdullah Ri’ayatauddin Al Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al- Musta’in Billah membahas diskriminasi sawit yang diberlakukan Uni Eropa. Indonesia dan Malaysia sepakat diskriminasi sawit perlu dilawan.
 
"Sekali lagi, kita menekankan kembali pentingnya kedua negara untuk bersatu melawan diskriminasi kelapa sawit," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa, 27 Agustus 2019.
 
Menlu menjelaskan Uni Eropa dan ASEAN telah sepakat membentuk kelompok kerja terkait minyak sawit. Retno mengaku sudah berbicara langsung dengan Menlu Uni Eropa Federica Mogherini.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saya tidak mau ketika working group sudah mulai berjalan, tetapi agendanya berbeda. Saya tidak mau. Sebelum working group, saya minta kedua belah pihak menentukan Term Of Reference, mau bekerja, mau mengarah ke mana," ujar Retno.
 
Retno mengatakan Presiden Jokowi menilai penyerapan dalam negeri kelapa sawit diperlukan. Hal itu juga akan disampaikan Jokowi saat bertemu Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad bulan depan.
 
Retno mengatakan Indonesia-Malaysia juga memperjuangkan kepentingan ASEAN dalam melawan diskriminasi sawit. Masalah ini juga menjadi perhatian negara ASEAN.
 
"Kita akan lakukan terus (melawan diskriminasi sawit). Kondisinya sebenarnya lebih bagus dalam artian bahwa kalau masa lalu berjuang sendiri-sendiri, sekarang berjuang bersama. Sehingga lebih mantap berjuang," tuturnya.
 
Kedua negara juga perlu menyiapkan langkah lain dalam perjuangan melawan diskriminasi sawit. Semisal mencari pasar lain di luar Uni Eropa.
 
"Karena, toh, tujuan ekspor ke Uni Eropa tidak mayoritas. Masih banyak pasar yang dapat menyerap kelapa sawit kita, misalnya Tiongkok. Space yang ada masih sangat banyak, pada saat PM Xi Jinping bertemu Presiden Joko Widodo, mereka ingin meningkatkan," ujarnya.
 
Pemerintah juga mendorong penggunaan minyak kelapa sawit di dalam negeri. Retno menyebut penggunaan minyak sawit di dalam negeri meningkat signifikan.
 
"Sudah dalam tahap awal, penggunaan sawit untuk avtur. Jadi, kalau sawit dapat kita serap," jelasnya.
 
Uni Eropa menilai kelapa sawit mengakibatkan deforestasi berlebihan. Uni Eropa juga menilai produk kelapa sawit bukan energi baru terbarukan yang ramah lingkungan.
 
Uni Eropa juga berencana mengenakan bea masuk pada produk biodiesel Indonesia pada 2020 mendatang. Rencana bea masuk berkisar delapan persen hingga 18 persen.

 

(DRI)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif