ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

PGN Siap Hadirkan Gas Murah bagi Industri

Ekonomi perusahaan gas negara (pgn)
Suci Sedya Utami • 21 Januari 2020 18:39
Jakarta: Perusahaan Gas Negara (PGN) mendukung kebijakan pemerintah dalam menghadirkan harga gas yang murah bagi industri. Satunya melalui mekanisme alokasi untuk dalam negeri atau domestic market obligation/DMO).
 
Direktur Utama PGN Gigih Prakoso mengatakan pihaknya membutuhkan alokasi khusus untuk memenuhi kebutuhan gas di dalam negeri, khsusunya industri. Serta membuat harga gas bisa sesuai atau lebih rendah dari Perpres Nomor 40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi sebesar USD6 per million metric British Thermal Units( MMBTU). Saat ini, harga jual gas industri di lapangan mencapai USD8-USD9 per MMBTU atau melebihi harga yang ditetapkan pemerintah.
 
Ia bilang pihaknya telah menghitung alokasi gas yang dibutuhkan oleh industri khusus yang tertera dalam Perpres tersebut yakni sebanyak 320 juta standar kaki kubik (Mmscfd).
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Harapannya bisa dipenuhi dari DMO dengan harga khusus. Dengan harapan bisa diterima di industri dengan willingness to pay atau kemampuan mereka untuk membayar suplai gas yang dimaksud," kata Gigih di kantor pusat PGN, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2020.
 
Selain itu, mengenai mekanisme lainnya yakni membuka keran impor, Gigih mengatakan opsi ini dipandangnya sebagai keseimbangan apabila diperlukan untuk membuat harga gas yang lebih kompetitif yang bisa diperoleh dari sumber gas alam cair (Liquefied natural gas, LNG) ke depannya.
 
Ia mengatakan PGN akan membuka peluang dan kesempatan untuk mendapatkan pasokan gas dari impor untuk didistribusikan pada para pelanggan dalam rangka memberikan harga khusus terutama untuk sektor industri.
 
Ia bilang, saat ini pihaknya juga tengah berdiskusi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengupayakan agar bisa mencapai harga gas industri sebesar USD6 per Mmbtu. Termasuk juga dengan mekanisme lainnya yakni pengurangan jatah pemerintah (goverment intake) melalaui pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
 
"Kami mendukung pemerintah untuk menerapkan Perpres 40 dengan harapan untuk mendukung sektor industri tumbuh dan berkembang secara kompetitif," jelas dia.
 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif