Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Fahmy Radhi, menyatakan Komite Reformasi Tata Kelola Migas yang dipimpin ekonom dari UI, Faisal Basri, akan memprioritaskan pembahasan Petral dengan manajemen Pertamina yang dinakhodai Dwi Soejipto. Rencana itu akan dilaksanakan pada Rabu 3 Desember 2014.
Pertemuan kedua pihak itu akan merumuskan keputusan akan nasib Petral. "Kalau misalnya Petral dibubarkan, itu menjadi keputusan bersama," ujarnya kepada Media Indonesia di Jakarta, Sabtu (29/11/2014).
Ia mengungkapkan, Komite Reformasi Tata Kelola Migas tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan Petral. Hal itu disebabkan keterbatasan wewenang. Adapun, Petral merupakan anak usaha Pertamina. Alhasil, kekuasaan berada pada BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas.
Menurutnya, Komite Reformasi Tata Kelola Migas bersama Pertamina akan memetakan mafia migas. Kedua pihak berkomitmen untuk melangkah secara strategis. Apalagi pemerintah bertekad melawan mafia migas. Komitmen itu diwujudkan melalui penunjukan Dwi sebagai Direktur Utama Pertamina. "Sosok Dwi yang merupakan dari luar instansi Pertamina merupakan strategi yg bagus," tuturnya.
Ia memaparkan kalangan internal berpotensi memiliki keterkaitan dengan mafia migas. Sehingga kondisi itu menyulitkan untuk penanganan mafia migas. Ketentuan itu juga berlaku pada SKK Migas yang dipimpin Amien Sunaryadi.
Mafia migas merupakan wujud dari tata kelola yang bolong. Lalu pemanfaatan celah pada setiapp pengambilan keputusan di Pertamina, SKK Migas, ataupun pemerintah. "Sehingga merupakan kolaborasi dari berbagai pihak yang sama-sama punya kepentingan merugikan negara," tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
