Hal tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas (KPPIP) yang dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution, Rabu, 22, Juni, dan dihadiri Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo, Gubernur Jatin Soekarwo, Dirut Pertamina Dwi Soetjipto.
"Kita setuju keseluruhan lahan dari Kementeria KLH di Tuban ditetapkan untuk pembangunan Kilang Tuban. Mengenai tanah kas desa dan kepentingan umum, kita akan undang Mendagri," kata Darmin di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/6/2016).
Selain membebaskan lahan, Menteri KLH pun dimasukkan dalam struktur keanggotaan organisasi KPPIP sebagai anggota dan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya sebagai wakil ketua. Hal itu untuk meningkatkan efektivitas percepatan proyek.
Dalam rapat juga menyetujui penugasan International Finance Corporation (IFC) sebagai transaction advisor. IFC akan bekerja sama dengan konsultan lokal PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).
IFC juga mengerjakan proyek waste to energy dengan skema yang sama. Sedangkan PT Pertamina ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dengan transaction advisor sebagaimana diatur dalam PMK 265/2015.
"Kita akan menunjuk financial consultant. Tapi nanti dengan kerja sama konsultan lokal. Kalau ini selesai tidak akan ada masalah lagi. Masalah lahan dan lain-lain itu akan terselesaikan," tambah Sofyan Djalil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
