Penambahan Subsidi Solar untuk Menjaga Daya Beli
Ilustrasi pengguna solar. (ANTARA FOTO/Akbar Tado)
Jakarta: Melonjaknya harga minyak dunia dan melemahnya nilai tukar memaksa pemerintah menambah besaran subsidi bahan bakar minyak, terutama jenis solar dari Rp500 menjadi Rp2.000 per liter.

"Pemerintah dimungkinkan menyesuaikan besaran subsidi BBM (khususnya solar) dari Rp500 per liter hingga menjadi Rp2.000 per liter, dengan tetap melihat perkembangan harga ICP (Indonesian crude price) atau harga minyak mentah dalam negeri," ujar Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani saat dihubungi di Jakarta, Minggu, 3 Juni 2018.

Rencana penambahan subsidi itu, kata Askolani, karena indikator migas yakni harga asumsi ICP dan nilai tukar rupiah pada APBN 2018 sudah tidak sesuai. Diketahui, asumsi ICP pada APBN sebesar USD48 per barel, sedangkan saat ini harga minyak dunia di kisaran USD70-USD80 per barel.

Asumsi nilai tukar sebesar Rp13.400 per USD juga meleset. Kini nilai tukar rupiah terhadap dolar bahkan mencapai Rp14.000 per USD. Perubahan itu membuat beban Pertamina sebagai pelaksana penyaluran premium (BBM penugasan) dan solar (BBM subsidi menjadi lebih berat sebab penyaluran premium dan solar tidak hanya dilakukan di luar Jawa, tetapi juga di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali).

"Pemerintah juga mempertimbangkan perubahan kebijakan subsidi energi pada stabilitas harga, daya beli masyarakat, kegiatan badan usaha, dan kinerja APBN 2018," tukasnya.

Namun, Askolani enggan menyebut skema apa yang ditempuh dalam penambahan subsidi tersebut sebab diketahui sampai saat ini Kemenkeu masih belum memikirkan revisi APBN 2018.

"Dalam melaksanakan penyesuaian besaran subsidi solar, pemerintah akan mengomunikasikan dengan Komisi VII DPR yang membidangi sektor migas," tukasnya.

Secara terpisah, sebelumnya Menteri BUMN Rini Soemarno menegaskan pemerintah telah menetapkan kenaikan subsidi BBM jenis solar dari Rp500 menjadi Rp2.000 per liter. Kesepakatan itu diambil dalam rapat antara Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan, yang juga melibatkan PT Pertamina (persero).

"Kalau dulu untuk solar dibantu pemerintah Rp500, sekarang ada tambahan Rp1.500 menjadi Rp2.000. Nah ini dengan APBN yang sekarang bisa dilakukan dengan rambu-rambu yang ada dalam UU APBN, sudah dipastikan bisa," ujar Rini seperti dikutip dari Antara di Semarang, Sabtu, 2 Juni 2018.

Mendapat Kritik

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan tambahan subsidi dari pemerintah akan dibayarkan kepada Pertamina setelah realisasi penyaluran solar sepanjang 2018 selesai. Fajar menyatakan tambahan subsidi untuk solar tidak perlu melalui APBN-P 2018 ataupun persetujuan DPR karena mengacu pada harga ICP.

Dengan adanya kenaikan subsidi itu, anggaran subsidi solar naik dari Rp9,3 triliun menjadi Rp32,46 triliun.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai subsidi Rp2.000 sudah cukup tepat untuk mengurangi beban Pertamina.

Akan tetapi, ia mengkritisi langkah pemerintah yang menambah subsidi tanpa melalui revisi APBN. Menurutnya, keputusan itu bisa mencederai transparansi fiskal dan menurunkan kredibilitas APBN.

"Seharusnya merevisi (APBN) dulu asumsi makronya terutama ICP dan kurs rupiah, baru dari situ dijelaskan ke publik subsidi solar perlu penambahan sekian triliun." (Media Indonesia)

 



(AHL)