Menteri Keuangan Sri Mulyani. (FOTO: Medcom.id/Desi Angriani)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (FOTO: Medcom.id/Desi Angriani)

Sri Mulyani Pertimbangkan Hapus PPN Avtur

Ekonomi pertamina Avtur
Desi Angriani • 14 Februari 2019 08:11
Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mempertimbangkan usulan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibebankan terhadap avtur atau bahan bakar pesawat. Pasalnya, avtur dituding sebagai biang kerok mahalnya tarif tiket penerbangan ke sejumlah rute domestik.
 
"Kalau PPN dianggap sebagai salah satu masalah nanti kita akan lihat bagaimana treatment-nya," kata Ani, sapaannya, kepada Medcom.id saat berkunjung ke Metro TV Kedoya, Jakarta, Rabu malam, 13 Februari 2019.
 
Ani menuturkan keputusan penghapusan PPN akan dilakukan setelah mengkaji seluruh komponen biaya avtur atau struktur harga jual termasuk bahan baku dan produksi. Selain itu, pemerintah juga akan membandingkan harga avtur Indonesia dengan sejumlah negara. Jika negara lain mengenakan PPN avtur yang lebih rendah maka pemerintah akan memberlakukan level of playing field yang sama.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jadi sekarang kita bersama menteri ESDM dan BUMN akan melihat komponen dari keseluruhan dari avtur ini sesudah kita lihat struktur harganya di Pertamina," ungkapnya.
 
Adapun pemerintah telah menghapuskan PPN bahan bakar pesawat untuk rute penerbangan internasional. Sementara avtur untuk penerbangan dalam negeri masih dikenai pajak.
 
"Penerbangan internasional sudah bebas PPN (avtur), yang dalam negeri masih ada yang kena PPN dan inilah yang dirasakan masyarakat Indonesia," pungkas Ani.
 
Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno sebelumnya mengusulkan agar pajak pertambahan nilai (PPN) yang dibebankan terhadap avtur dihapuskan.
 
Menurutnya harga avtur di Indonesia tak jauh berbeda dengan Singapura. Namun, bahan bakar pesawat di Singapura tak dikenakan pajak. Karena itu, penghapusan PPN untuk avtur perlu dipertimbangkan.
 
"Harapannya dihapus," kata Rini di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 13 Februari 2019.
 

 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif