Direktur Utama PLN Sofyan Basir. (FOTO: Medcom.id/Annisa Ayu)
Direktur Utama PLN Sofyan Basir. (FOTO: Medcom.id/Annisa Ayu)

Belum Ada Pergantian dan Pengisian Jabatan Dirut PLN

Ekonomi pln Korupsi PLTU Riau-1
Suci Sedya Utami • 24 April 2019 11:49
Jakarta: SVP Hukum Korporat PT PLN (Persero) Dedeng Hidayat mengatakan hingga saat ini belum ada pergantian dan pengisian jabatan Direktur Utama setelah Sofyan Basir ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro yang juga merupakan Dewan Komisaris PLN mengatakan apabila sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka akan diberhentikan sementara dari jabatan tersebut agar lebih fokus untuk menjalankan proses hukum.
 
"Belum ada pergantian dan pengisian jabatan Direktur Utama," kata Dedeng pada wartawan, Rabu, 24 April 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia mengatakan PLN memastikan dan menjamin akan tetap memberikan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana mestinya di tengah kasus tersebut.
 
"Semua berjalan masih seperti biasa," jelas dia.
 
Kementerian BUMN telah meminta agar manajemen PLN menjalankan kegiatan operasional sebagaimana mestinya. Selain itu tetap memberikan pelayanan pada masyarakat seperti biasa.
 
"Kementerian BUMN meminta manajemen PLN untuk tetap melaksanakan dan memastikan operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik, terutama terus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air," kata Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro.
 
KPK sebelumnya menetapkan Direktur Utama (Dirut) PLN Sofyan Basir sebagai tersangka baru kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-I. Bos PLN itu dijerat berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
 
"KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan tersangka SFB (Sofyan Basir)," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 23 April 2019.
 
Bukti-bukti keterlibatan Sofyan dalam kasus ini dikumpulkan penyidik dari proses penyidikan hingga persidangan tiga tersangka sebelumnya. Tersangka itu adalah mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, mantan Menteri Sosial Idrus Marham dan bos BlackGold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo.
 
Ihwal keterlibatan Sofyan terjadi pada Oktober 2015. Direktur PT Samantaka Batubara Rudy Herlambangmengirimkan surat kepada PT PLN (Persero) memohon pada agar memasukkan proyek ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
PLN yang menanggapi surat itu. Akhirnya Johannes Kotjo mencari bantuan agar diberikan jalan untuk berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-I.
 
"Diduga telah terjadi beberapa kali pertemuan yang dihadiri sebagian atau seluruh pihak, yaitu SBF (Sofyan Basir), ENI (Eni Saragih), dan Johannes Kotjo membahas proyek PLTU," ujar Saut.
 
Saut mengatakan usai sejumlah pertemuan, pada 2016, Sofyan lantas menunjuk Johannes untuk mengerjakan proyek di Riau-I karena untuk PLTU di Jawa sudah penuh dan sudah ada kandidat. Padahal, saat itu belum terbit Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan pembangunan infrastruktur kelistrikan (PIK).
 
Kemudian, PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW masuk dalam RUPTL PLN. Johannes pun meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka.
 
"Selanjutnya, Sofyan diduga menyuruh salah satu Direktur PT PLN agar PPA (power purchase agreement) antara PLN dengan BNR (BlackGold Natural Resources) dan CHEC (China Huadian Engineering Company) segera direalisasikan," ujar dia.
 

(AHL)
MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:26
  • SUBUH04:36
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif