Juru Bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama mengatakan, hal itu karena gudang konsentrat milik Freeport sudah hampir penuh pada saat ini. Kalau tidak diberikan izin ekspor, Freeport akan mengurangi produksinya.
"Itu kalau misalnya dalam waktu yang lama kita bisa turun sampai 60 persen," kata Riza di Komplek Parlementer, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 Februari 2017.
Freeport sampai dengan saat ini masih menunggu penjelasan pemerintah terkait perubahan status Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), ia masih menunggu kepastian hukum dan fiskal dari pemerintah ketika berubah menjadi IUPK.
"Kita menunggu IUPK sementara dari pemerintah, sehingga kita bisa ekspor. Karena kita memang siap ekspor, tapi izin ekspor belum keluar karena belum ada izin dari pemerintah," ujar dia.
Adapun mengenai persyaratan yang diajukan, Riza menambahkan, Freeport sedang meminta transisi atas perubahan status tersebut. Perubahan status menjadi IUPK tidak bisa dalam waktu cepat, namun izin ekspor dimintanya untuk tetap diberikan.
"Prosesnya kan tidak bisa langsung cepat. Harus ada proses transisi. Nah itu kita sedang ajukan ke pemrintah, dan pemerintah pun sedang bahas dengan kita. Jadi bukan proses yang cepat. Tapi tentunya kalau ekspor tidak bisa keluar berarti produksi kita bisa terhambat," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
