Melalui kebijakan tersebut, harga BBM di Papua akan sama seperti harga di Pulau Jawa.
Menurut Fadli Zon, kebijakan tersebut merupakan langkah tepat untuk mempermudah masyarakat Papua mendapatkan BBM dengan harga terjangkau.
"Saya dari sisi kebijakan, setuju sekali. Karena ini akan mempermudah masyarakat Papua untuk mendapatkan BBM dengan harga terjangkau. Kita lihat, ini kan upaya menetapkan suatu harga intervensi terhadap pasar. Saya kira bagus, ya," ujar Fadli Zon, saat ditemui di Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/10/2016).
Namun, Fadli mempertanyakan bagaimana kelanjutan kebijakan tersebut. Dia ragu kebijakan itu akan berjalan dalam kurun waktu lama.
"Kebijakan itu berapa lama bertahannya? Jangan sampai seperti waktu itu, harga daging yang harganya ditetapkan Rp80 ribu, tetap saja di pasaran Rp100 ribu hingga Rp120 ribu. Sekarang mau menetapkan harga BBM sama di Papua. Coba dilihat nanti, berapa lama bertahan? Seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan? Kita buktikan, apakah benar bisa? Jangan-jangan nanti cuma pencitraan saja. Harganya satu, terus tiba-tiba bulan depan harganya sudah kembali lagi," kata Fadli.
Presiden Joko Widodo secara resmi mencanangkan kebijakan BBM satu harga di Papua, saat meresmikan Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, Provinsi Papua, Selasa, 18 Oktober 2016.
Presiden berharap, kebijakan BBM satu harga di Papua akan membantu pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan. Sebab, dengan harga BBM yang lebih murah, maka biaya transportasi dan logistik pun akan lebih murah, yang akan berdampak pada penurunan harga barang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
