Meski demikian, Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas (TRTKM) Fahmy Radhi tidak mempermasalahkan hal tersebut. Menurutnya, selama kewenangan pengadaan minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) tetap langsung berada di tangan Pertamina melalui unit Integrated Supply Chain (ISC), perusahaan yang 'berganti baju' itu tidak akan menimbulkan mafia migas yang baru.
Justru, dia mendorong agar Petral dijadikan perusahaan trading profesional tanpa harus dibubarkan.
"Selama kewenangan impor dikelola secara transparan oleh ISC, maka menurut saya tidak masalah mau dialihkan kemana pun atau dibubarkan sekalipun," ujar Fahmy melalui sambungan telepon kepada Media Indonesia, Kamis (23/4/2015).
Namun, jika ke depannya kewenangan tunggal mengimpor BBM diserahkan ke perusahaan baru sejenis Petral, Fahmy memperkirakan akan muncul mafia baru di dalam tubuh Pertamina. "Pembubaran Petral memutus mata rantai mafia lama, tetapi kalau nanti diikuti dengan pendirian perusahaan baru yang sejenis, maka akan memunculkan mafia baru," tuturnya.
Seperti diketahui, sebelum TRTKM membuat rekomendasi agar kewenangan Petral dialihkan, Petral merupakan perusahaan trader tunggal yang mengadakan impor minyak mentah dan BBM ke Indonesia. Harga jualnya pun ditentukan secara tidak transparan.
"Munculnya pemburu rente itu kan karena adanya kewenangan tunggal yang sedemikian besar untuk mengimpor, untuk menentukan harga jual," pungkas Fahmy.
Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan pihaknya sudah melayangkan laporan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait wacana pembubaran Petral. Menurutnya, sejak fungsi Petral sudah dialihkan ke ISC Pertamina, perusahaan yang beroperasi di Singapura itu tidak lagi efektif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
