Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. FOTO: Medcom.id/Husen Miftahudin.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. FOTO: Medcom.id/Husen Miftahudin.

Ahok Jadi Komut, Dirut Pertamina: Tunggu RUPSLB

Ekonomi ahok pertamina Pergantian Direksi BUMN
Ade Hapsari Lestarini • 22 November 2019 20:41
Jakarta: Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Namun pengesahannya menunggu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
 
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati pun enggan berkomentar banyak terkait dipilihnya Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina.
 
"Itu nanti saja ya, tunggu RUPSLB, paling minggu depan," kata Nicke singkat, saat ditemui di Kantor Media Group, Kedoya, Jakarta Barat, Jumat malam, 22 November 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebelumnya memastikan Ahok akan menempati posisi komisaris utama di Pertamina. Ahok akan dibantu Wakil Menteri Budi Gunadi Sadikin sebagai wakil komisaris.
 
"Iya, Pak Basuki menjadi komisaris utama Pertamina dibantu Wamen Pak Sadikin," kata Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 22 November 2019.
 
Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga sebelumnya mengatakan babak baru bagi Ahok di perusahaan pelat merah tinggal menunggu RUPS.
 
Menurut dia, Ahok telah memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

 
Dalam regulasi tersebut terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi calon direksi BUMN, seperti persyaratan formal, persyaratan materiel, dan persyaratan lain.
 
Untuk persyaratan formal, dalam Bab II poin A menyebutkan, direksi perseroan adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali dalam waktu lima tahun sebelumnya pernah dinyatakan pailit, menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris, serta dewan pengawas yang dinyatakan bersalah dan menyebabkan BUMN atau perusahaan pailit, dan tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN atau perusahaan.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif