Menteri ESDM Arifin Tasrif. Foto ; MetroTV.
Menteri ESDM Arifin Tasrif. Foto ; MetroTV.

Kementerian ESDM Setop Beri Rekomendasi Izin Ekspor Bijih Nikel

Ekonomi nikel
Suci Sedya Utami • 30 Oktober 2019 07:12
Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menyetop sementara waktu pemberian rekomendasi izin ekspor bijih nikel. Pemberhentian ini dilakukan selama masa evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap ekspor nikel yang diperkirakan telah melebihi kuota.
 
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan larangan ekspor bijih nikel baru akan dimulai pada 1 Januari 2019. Namun menurut informasi yang didapatkan, terdapat pelanggaran sehingga membuat ekspornya melebihi kuota.
 
"Jadi kita lakukan pengecekan di lapangan dulu. Sementara pengecekan dilakukan, kita enggak keluarkan dulu rekomendasi barunya," kata Arifin ditemui di Kemenko Maritim, Jakarta Pusat, Selasa, 29 Oktober 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Arifin mengatakan pihaknya ingin melakukan pemeriksaan terlebih dahulu benar atau tidaknya laporan tersebut. Pihaknya dan juga Bea Cukai akan memeriksa kapal-kapal kargo pengangkut ekspor. Termasuk juga memeriksa progres pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter).
 
"Tim kita sudah berangkat. Periksa kadarnya, volumenya, progres projek smelternya," jelas dia.
 
Dalam kesempatan yang sama, Menko Maritim Luhut B Pandjaitan mengatakan emenjak pemerintah mempercepat larangan ekspor dari aturan awal yang akan dimulai di awal 2022 menjadi awal 2020, ekspor bijih nikel dengan kadar maksimal 1,7 persen telah melampaui kuota hingga tiga kali lipat.
 
"Jadi sementara kita evaluasi karena ada laporan yang kita dapat ekspor dari nikel ore itu sudah melampaui kuota sampai tiga kali lebih dari kuota yang ada," kata Luhut.
 
Hal tersebut menjadi alasan mengapa pemerintah kembali mempercepat larangan ekspor bijih nikel dari yang sebelumnya mulai awal Januari 2020 menjadi hari ini, Selasa, 29 Oktober 2019.
 
Luhut mengatakan lonjakan tersebut terlihat dari data rata-rata kapal yang dipakai untuk menganggut ekspor kini mencapai 100-300 kapal per bulan. Sedangkan biasanya hanya 30 kapal.
 
Terdapat kecurigaan banyak yang memanfaatkan sisa waktu menuju hingga akhir 2019 untuk melakukan ekspor sebanyak-banyaknya. Padahal di dalam ketentuan yang ada, bijih nikel dengan kadar 1,7 persen diperbolehkan ekspor bagi kapal perusahaan yang membangun smelter. Kuota ekspor pun diberikan sesuai dengan progres smelter yang dibangun.
 
"Yang terjadi ternyata tidak seperti itu. Orang yang tidak punya smelter pun atau yang punya smelter tapi tidak ada progres juga mengekspor nikel ore tadi dengan kadar yang ternyata lebih dari 1,7 persen, mungkin malah 1,8 persen lebih. Negara kan dirugikan," tutur dia.
 
Oleh karenanya pemerintah akan mengevaluasi terlebih dahulu dengan menyetop ekspor sementara waktu dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Luhut bilang evaluasi dan setop sementara ekspor hingga dua minggu. Adapun penghentian ekspor secara menyeluruh secara resmi akan dimulai sejak 1 Januari 2020.
 
"Ekspor itu berhenti 1 Januari 2020. Nah sementara, dari sini (hari ini) ke sana (menuju Januari 2020) kita temukan pelanggaran-pelanggaran yang masif. Jadi kita hentikan sementara, kita evaluasi. Syukur-syukur satu sampai dua minggu selesai, dan dibuka lagi," jelas Luhut.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif