Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri --  ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri -- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Petral Beralih ke ISC, Harus Ada Pengawasan Ketat

Damar Iradat • 24 April 2015 11:34
medcom.id, Jakarta: Adanya wacana pengalihan aset PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) dari PT Pertamina (Persero) ke Pertamina Energy Services Pte Ltd (PES) disambut baik DPR RI. Namun, pengalihan aset ini harus tetap diawasi secara ketat.
 
Selama kewenangan pengadaan minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) tetap langsung berada di tangan Pertamina melalui unit Integrated Supply Chain (ISC), perusahaan yang 'berganti baju' itu tidak akan menimbulkan mafia migas yang baru. Meski dulu memang sempat timbul kekhawatiran jika kewenangan impor BBM diambil alih oleh ISC.
 
"Masa lalu, beli minyak dari Azerbaijan lewat Trafigura kemudian yang eksekusi perusahaan Vietnam. Jadi, ada keanehan, proses yang tak bisa dilihat, tapi kalau ditelusuri memang seperti itu. Sekarang tidak seperti itu lagi," beber Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas (TRKTM) Faisal Basri, kepada Metro TV, Jumat (24/4/2015).

Anggota Komisi VII DPR Fraksi NasDem Kurtubi pun mengapresiasi dengan langkah yang diambil Pertamina. Namun, keberadaan ISC juga tetap wajib diawasi.
 
"Kita harus apresiasi upaya konkret Pertamina, upaya ini diteruskan baik untuk Pertamina dan bangsa. Dengan catatan ISC harus diawasi. Sekarang sistem sudah seperti itu, yang diundang ISC bisa produsen atau trader," ucap Kurtubi.
 
"Ke depan bisa lebih efisien lagi. Trader-trader yang diundang bukan produsen, jadi trader juga pembeli. Trader kan selama ini perusahaan besar. Beli dari mana-mana, tapi dia bukan produsen. Tahap demi tahap kita dorong," lanjutnya.
 
ISC sendiri baru akan sepenuhnya mengambil alih Petral pada 1 Juli 2015. Namun, seperti yang diungkap VP Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro dalam dua bulan terakhir ISC berhasil meningkatkan efisien sebesar USD26 juta. Dalam benak Faisal, ISC nantinya juga akan dijaga, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Keungan (BPK) agar lebih transparan. Selain itu, penjagaan seperti ini dinilai juga akan menguntungkan Pertamina.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AHL)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan