Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan dorongan pemanfaatan teknologi modern tersebut dalam rangka pengawasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT)/BBM bersubsidi jenis minyak solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) jenis premium. Pemberlakuan digitalisasi nozzle pun diratgetkan bisa diterapkan pada 5.518 SPBU.
"Hingga 27 Desember 2019, telah terealisasi sebanyak 2.740 SPBU, dengan sejumlah 2.552 SPBU yang telah tersedia perangkat electronic data capture (EDC)," kata Fanshurullah di kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Senin, 30 Desember 2019.
Pria yang akrab disapa Ifan itu memaparkan dari sejumlah 2.552 SPBU tersebut yang sudah melaksanakan pencatatan transaksi terkait pelat nomor polisi kendaraan baru sejumlah 601 SPBU yang tersebar pada Marketing Operational Region (MOR) I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII. Pendataan pelat nomor Polisi yang terkoneksi kepolisian penting untuk mengetahui konsumen BBM subsidi.
BPH Migas meminta agar sisa target tersebut dilaksanakan tepat waktu dan juga PT. Pertamina (Persero) dapat mengimplementasikan sistem identifikasi konsumen dan volume pembelian pada digitalisasi nozzle SPBU dengan nomor polisi dengan dilakukan pencatatan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan pengisian BBM. Nantinya pembatasan pembelian solar atau premium harian bisa dilakukan.
Pembelian tersebut juga otomatis tercatat di seluruh SPBU. Sehingga apabila terjadi pembelian di atas batas maksimum, kendaraan tidak bisa dilayani karena sistem nozzle otomatis terkunci.
"Kami mohon Dirut Pertamina akselerasi program inj karena sudah terlambat, kalau bisa Juni 2020 semua SPBU gunkan IT nozel dan catat nopol kendaraan yang gunakan BBM subsidi dan penugasan," ungkap Ifan.
Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati berkomitmen untuk merampungkan digitalisasi nozzle di seluruh SPBU pada 2020. Modernisasi pengiriman BBM saat ini sudah bisa dikontrol secara terpusat mulai dari depot minyak atau terminal bahan bakar minyak (TBBM).
"Tugas kami semua bagiamana mengawal agar program subsidi ini diberikan kepada masyarakat yang masuk kategori penenerimaan dari pemerintah, kami fokus kepada pihak penerima tepat sasaran," ujarnya.
Nicke juga memunt masyarakat terus pronaktif mengawal manfaat BBM subsidi di tingkat hilir terutama petugas SPBU nakal. Pertamina call center 135 digunakan untuk melaporkan tindakan pelanggaran.
"Kami buka call center 135, bagi masyarakat yang melihat penjulan BBM tidak tepat sasaran bisa menyampaikan langsung kepada Pertamina. Dari mobil tangki yang digunakan telah dipasangi GPS untuk monitoring pergerakan dan juga CCTV yang bisa dimonitor," ucap Nicke.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
