Melihat realisasi sepanjang semester I-2019, konsumsi solar mencapai 7,5 juta kiloliter (kl) atau 52 persen dari kuota dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2019 sebesar 14,5 juta kl. Mengacu pada realisasi tersebut, konsumsi solar hingga akhir tahun diprediksi mencapai 15,3 juta kl.
Sementara untuk premium, serapan di semester I mencapai 5,8 juta kl atau 53 persen dari kuota 2019 sebesar 11 juta kl. Hingga akhir tahun diprediksi terjadi pembengkakan konsumsi premium mencapai 13,2 juta kl.
Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan solusi yang tekankan untuk pengendalian kuota di antaranya BPH Migas meminta PT Pertamina (Persero) berkomitmen untuk menerapkan digitalisasi nozzle di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
"Ini sebagai alat yang efektif mengendalikan BBM bersubsidi (solar) tepat sasaran karena mencatat semua nomor polisi kendaraan yang mengisi BBM," kata pria yang akrab disapa Ifan ini, Jakarta, Rabu, 17 Juli 2019.
Ifan bilang digitalisasi nozzle Pertamina sudah sangat telah sebab hingga kini baru sekitar 1.000 SPBU dari 5.518 SPBU yang direncanakan. Padahal, komitmen awal, total SPBU itu akan bisa diselesai didigitalisasikan pada akhir Desember lalu. Namun mundur ke akhir Juni dan berubah lagi ke akhir September 2019.
Kemudian, BPH akan mengadakan pengumpulan bahan dan keterangan (capulbaket) bersama Polri, Badan Inteligen Nasional (BIN) dan juga DPR RI terkait wilayah yang diduga banyak menggunakan BBM bersubsidi untuk industri, terutama di wilayah pertambangan dan perkebunan.
BPH, lanjut Ifan, akan segera berkoordinasi dengan Pertamina dan Himpunan Wiraswasta Nasional (Hiswana) Migas dan juga Polri untuk melakukan penjatakan di semua SPBU. Sebab bila tidak dilakukan akan terjadi over kuota BBM Solar.
"Upaya lainnya kami mengusulkan dalam peraturan yang ada agar truk roda enam untuk tambang dan perkebunan tidak boleh menggunalan BBM Solar bersubsidi," jelas Ifan.
Sebelumnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan besaran nilai subsidi bahan bakar minyak (BBM) hingga akhir tahun bakal melampaui pagu di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp33,55 triliun.
Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR mengatakan proyeksi hingga akhir tahun sebesar Rp33,83 triliun. Adapun hingga Mei serapan subsidi BBM telah mencapai Rp13,56 triliun.
"Forecast-nya hingga qkhir tahun 15,87 juta KL untuk BBM bersubsidi. Kalau kelebihan enggak sampai satu juta KL," kata Jonan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 15 Juli 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
