Ilustrasi. Dok; AFP.
Ilustrasi. Dok; AFP.

Anggota DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan KK Amandemen Vale

Ekonomi dpr vale indonesia
30 Desember 2018 12:35
Jakarta : Anggota Komisi VII DPR-RI Ahmad M Ali menyerukan pemerintah untuk menimbang ulang status kontrak karya (KK) Amandemen Vale.

Ahmad Ali mengutarakan, selain hingga saat ini Vale tak kunjung menawarkan saham 20 persen  kepada pihak Indonesia, realisasi pembangunan smelter di Bahodopi dan Pomalaa juga tersendat. Padahal menurutnya, terkait pembangunan smelter di Bahodopi, Pemda Sulteng telah lama mengajukan diri, namun tak digubris serius.

“Hal ini cukup untuk menjadi basis pijak untuk memaksa pihak Vale berunding kembali dan mempercepat agenda perubahan status KK menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang termasuk didalamnya divestasi saham 51 persen kepada pihak Indonesia,” tegas Ali dikutip dari Media Indonesia, Minggu 30 Desember 2018.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Ali yang kini menjabat sebagai Ketua Fraksi NasDem menekankan, kegagalan agenda divestasi akan mempersulit desakan agenda strategis lainnya. Sejumlah agenda strategis yang akan terkendala disebutkannya seperti perbaikan penerimaan negara,  atau komponen dalam negeri (TKDN), peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang lebih baik. Ali menceritakan, pada tahun 2014 lalu, energi bangsa tersita oleh perhelatan politik Pemilu dan Pilpres. Hal itu mengakibatkan isu Amandemen Kontrak Karya PT Vale luput dari perhatian publik. Penyelenggaraannya juga cenderung tertutup. Dalam prosesnya sendiri, Vale menunjukkan sikap kurang kooperatif.

“Hampir dua tahun sejak diundangkan, pihak Vale tak kunjung maju ke meja perundingan.
Pun, ketika Amandemen KK akhirnya disepakati, lagi-lagi menunjukkan kuatnya mental inlander mendera kita, khususnya pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam urusan ini,” Ali berkata.

Sejumlah kritikan dilontarkan Ali menyikapi masih lemahnya upaya divestasi Vale. Lunaknya sikap atas kepentingan divestasi yang notabene paling penting dan strategis menjadi cerminan pejabat berwenang terhadap Vale. KK Amandemen disampaikannya hanya mewajibkan pelepasan saham 20 persen kepada publik.

“Lagi-lagi kita lupa pada sejarah. Sebelumnya, Vale telah melepaskan 20 persen sahamnya kepada publik. Tapi apa lacur, dalam praktiknya apa yang dinamakan ‘publik’ itu tetap didominasi oleh pihak swasta asing.

Sebagaimana tercantum dalam laporan resmi Vale sendiri, sebagian besar saham publik itu dimiliki oleh swasta asing yang berkedudukan di luar negeri seperti Platinum Asia Fund, GIC Singapore, Citibank New York, NT SST Co, Vale Japan Limited, The Manufactures Life INS, BBH Boston, AIA, Prudential Life Assurance.

“Padahal dalam UU Minerba baru dan regulasi turunannya, khususnya PP nomor 24 tahun 2012, jelas termaktub bahwa divestasi saham wajib diberikan secara berjenjang kepada peserta Indonesia; Pemerintah, Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota, BUMN, BUMD dan badan usaha swasta nasional.

Hingga saat ini, Vale tak kunjung menawarkan saham kepada pihak Indonesia, sehingga peluang untuk terjadinya pemberian saham Vale kepada pihak asing berpeluang terulang kembali.

Pembayaran Royalti

Sorotan kedua ucap Ali, Amandemen KK juga menyebutkan bahwa pembayaran royalti dinaikkan dari 0,9 persen menjadi 2 persen, dan menjadi 3 persen  jika harga nikel menyentuh USD21.000 per ton.

Klausul ini dinilainya berpotensi akal-akalan semata. Bahkan pada saat booming komoditas dimana harga komoditas mineral mencapai titik tertingginya pada 2011, harga Nikel dunia tak menyentuh level USD21.000.

“Angka ini terlalu tinggi dan tak mengacu pada konteks faktual harga komoditas nikel sepanjang sepuluh tahun terakhir, yang ditandai oleh berakhirnya era booming komoditas,” ujarnya.

Bendahara Umum Partai NasDem ini memandang dengan lemahnya renegoisasi atas KK Vale mencerminkan Indonesia yang berdaulat atas kekayaan alamnya masih sebatas mimpi.

“Salah satu perwujudan yang terbilang penting adalah divestasi saham PT. Vale Indonesia (VI) menyusul keberhasilan divestasi PT. Freeport Indonesia yang menempatkan Indonesia sebagai pengendali utama. Sebuah mimpi yang sejatinya sederhana, karena nasionalisasi terhitung berat terealisasi. Masih sebatas mimpi? Senarai panjang faktanya berkata demikian,” ucap Ali.


(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi