medcom.id, Jakarta: Bahan Bakar Minyak (BBM) nampaknya masih menjadi komponen yang mempengaruhi pergerakan harga barang pokok di Indonesia. Hal ini sangat disayangkan karena dampaknya cukup memukul masyarakat, terutama masyarakat di kelas menengah ke bawah.
Hal tersebut diakui oleh Kepala BPH Migas, Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), Andy Noorsaman Sommeng, dalam diskusi energi kita bertajuk 'Tata Kelola Migas untuk Mewujudkan Ketahanan Energi', di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (5/4/2015).
Menurutnya, BBM seharusnya tidak menjadi penggerak naiknya harga kebutuhan pokok dan juga transportasi. Namun, pada saat turun, harga-harga yang terdampak tidak juga ikut turun. Andy mengatakan pengaruh ini sebenarnya ditengarai karena adanya mafia.
"Kenapa setiap harga minyak naik, tapi kalau minyak turun, dia enggak ikutan. Kita dikungkung kehidupan mafia, mafia bawang, mafia daging, juga bisa mafia migas," terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya W Yudha, tidak sepakat dengan pendapat Andy yang menggunakan mafia sebagai alasan harga tidak terkontrol. Menurutnya mafia muncul karena kebutuhan impor, di mana sebetulnya dalam struktur harga, mafia tidak mempengaruhi, karena impor menggunakan referensi mops.
"Soal adanya pemburu rente, mafia itu terpisah. Dikelola atau enggak sama mafia, itu enggak pengaruhi harga karena referensinya mops," terang Yudha.
Di sisi lain, lanjut Yudha, dibandingkan dengan di negara-negara Eropa, harga-harganya tidak mengikuti pergerakan harga minyak. Kenapa? Karena mereka melakukan renewable energy (sumber energi terbarukan). Itulah yang seharusnya diikuti Indonesia. Selama ini kata Andy, masyarakat selalu berfikir Indonesia kaya akan minyak sehingga berfikir santai menggunakan minyak. Padahal cadangan minyak Indonesia kurang lebih sisa 12 tahun lagi.
"Transportasi misalnya digerakkan oleh listrik yang bersumber dari renewable. Minyak di dunia harus dihemat," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
