medcom.id, Jakarta: Sejumlah tokoh Maluku bertemu anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Sidarto Danusubroto dan Suharso Monoarfa terkait pengelolaan Blok Masela. Mereka berharap agar kilang minyak dan gas di daerah itu dibangun di darat, bukan di laut.
Direktur Archipelago Solidarity Foundation Dipl-Oek Engelina Pattiasina mengklaim Wantimpres akan menyampaikan masukan pemikiran dan sikap para tokoh Maluku yang menginginkan agar pembangunan kilang Blok Migas Masela dibangun di darat kepada Presiden Joko Widodo.
Sidarto didampingi Suharso Monoarfa menerima masukan para tokoh Maluku dari berbagai elemen itu sekitar dua jam. Engelina selaku pimpinan rombongan membuka dan sekaligus menutup pertemuan yang berlangsung di Kantor Wantimpres tersebut.
Engelina menegaskan, posisi para tokoh dan keinginan hampir semua elemen masyarakat Maluku bahwa pembangunan kilang di darat bukan saja penting bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Maluku dan Maluku Utara, tetapi juga pengakuan akan keberadaan Blok Masela sebagai bagian dari wilayah adat Maluku.
"Sikap kami jelas, pembangunan kilang di darat akan berdampak sangat positif bagi rakyat Maluku. Pengaruhnya jauh lebih besar ketimbang kilang dibangun di laut lepas," kata Engelina dikutip dari Antara, Selasa (16/2/2016).
Sementara itu, Rektor Universitas Pattimura Ambon Nus Saptenno dan Rektor Universitas Darussalam Ambon Ibrahim Ohorella menegaskan sikap kalangan perguruan tinggi di Maluku yang intinya menghendaki agar pembangunan kilang dilakukan di darat, bukan di laut lepas.
"Kami sudah mengkaji dan mendiskusikan sosial Blok Masela, semua civitas akademika perguruan tinggi di Maluku ingin rakyat Maluku memperoleh peningkatan kesejahteraan dari kebaradaan blok migas abadi, Masela. Karena itu cara terbaik adalah dengan membangun kilang di darat," kata Saptenno.
Perwakilan Forum Perjuangan Kebangsaan Maluku (FPKM) Amir Hamzah juga bicara soal kewenangan asimetris daerah akan mendapat pembagian yang lebih dari sumber daya alam yang ada di wilayahnya dan juga soal kemungkinan Maluku dan Maluku Utara diberi otonomi khusus seperti Papua dan Papua Barat serta Aceh.
Mendengar masukan dan keinginan para tokoh Maluku ini, menurut Engelina, Sidarto mengemukakan telah memahami semua pemikiran itu dan akan membahasnya dalam paripurna Wantimpres.
"Saya segera bahas di paripura dan jika perlu mengundang lagi para tokoh, Namun masukan tadi juga kita serahkan ke Presiden," kata Sidarto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
