"Pertamina secara internal masih banyak carut marutnya. Masih banyak 'mafia' di tubuh Pertamina," ujar Faisal dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis 9 Maret 2017.
Di sisi lain, mantan Ketua Tim Reformasi dan Tata Kelola Migas ini menilai bahwa rencana pengembangan produksi gas nasional, lebih baik PGN mengambil alih PT Pertamina Gas (Pertagas). Terlebih Presiden Joko Widodo jengah melihat harga gas dalam negeri yang tak mampu membuat produk dalam negeri bersaing di kancah ASEAN.
"Akuisisi Pertagas oleh PGN, berawal dari keprihatinan Presiden atas harga gas di dalam negeri yang relatif mahal, terutama gas untuk industr," tegasnya.
Kata Faisal, Presiden memerintahkan agar Pertagas diambil alih oleh PGN. Bahkan sampai awal November 2015, skema PGN mengambil alih Pertagas masih hidup dan tercantum dalam Roadmap Sektor Energi Kementerian BUMN.
Sayangnya, rencana akuisisi itu batal lantaran adanya rencana holding migas. Alhasil, upaya penurunan harga gas untuk industri di dalam negeri harus menjadi tumbal.
"Kementerian BUMN tiba-tiba memunculkan skema induk BUMN energi yang tak lama kemudian berubah nama menjadi industri BUMN Migas atau Holding Migas," tutup Faisal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
