Ilustrasi. (FOTO: AFP)
Ilustrasi. (FOTO: AFP)

Kejar Produksi Minyak Satu Juta Barel, SKK Migas Luncurkan ODSP

Ekonomi skk migas
Suci Sedya Utami • 15 Januari 2020 18:12
Jakarta: Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) meluncurkan One Door Service Policy (ODSP). ODSP diluncurkan salah satunya dengan tujuan untuk mengejar target produksi minyak mentah satu juta barel pada 2030.
 
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menjelaskan, melalui ODSP seluruh layanan proses perizinan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) hulu migas dilakukan melalui satu pintu dengan lebih cepat. SKK Migas dan KKKS bersama-sama melakukan penelitian atas kelengkapan untuk setiap persyaratan perizinan dari berbagai instansi yang ada saat ini.
 
Bahkan lebih dari itu, SKK Migas akan membantu KKKS yang ingin berinvestasi untuk dapat memenuhi dokumen yang menjadi persyaratan perizinan serta mendampingi pengurusan perizinan di instansi terkait. Dwi bilang, hingga kini tidak ada satu kegiatan eksplorasi maupun ekploitasi yang hanya memerlukan satu izin dari berbagai instansi. Oleh karenanya, SKK Migas akan mendukung dan membantu proses perizinan dapat diselesaikan lebih cepat.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sesuai visi pemerintah, melalui arahan pak menteri kita harus selalu memperbaiki investasi di hulu migas bisa berkembang ke depan, salah satunya untuk mengejar mimpi yang berani menuju satu juta barel," kata Dwi dalam peluncuran tersebut, Rabu, 15 Januari 2020.
 
Mantan Direktur Utama Pertamina ini mengatakan dengan adanya ODSP diharapkan waktu untuk mengurus perizinan yang biasanya berlangsung selama 15 hari bisa dipangkas menjadi tiga hari. Bahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun menantang agar perizinan yang sebelumnya diselesaikan dalam waktu satu bulan bisa dipangkas menjadi satu hari.
 
"Tentu saja kami akan tingkatkan, apakah bisa lebih cepat dari tiga hari menjadi satu hari tersebut," tutur Dwi.
 
Dengan pembenahan tersebut SKK Migas ingin mengubah pola pikir bahwa institusi tersebut bukanlah mandor yang pasif dan menunggu laporan penyelesaian perizinan dari KKKS. Namun, SKK Migas ingin berperan lebih aktif.
 
Dirinya menjanjikan tidak akan ada lagi keterlambatan penyelesaian proyek hulu migas akibat oleh hambatan berizinan. Penyelesaian poroyek sesuai waktu yang telah ditentukan, kata Dwi, menjadi salah satu upaya untuk menjaga biaya proyek tetap sesuai dengan yang disetujui dan dilaksanakan secara efisien.
 
"Sebab setiap keterlambatan proyek hulu migas akan menimbulkan eskalasi biaya. Dampak bagi pemerintah adalah penerimaan negara tertunda dan tidak optimal," jelas dia.
 
Dalam kesempatan yang sama, Vice President Corporate Service Inpex Masela Ltd Nico Muhyiddin mengatakan peluncuran ODSP sangat tepat. Sebab seringkali perizinan menjadi hal yang dapat memperlambat pengerjaan proyek.
 
"Kami harapkan implementasi program ini berjalan dengan baik sehingga target yang dituju bisa dicapai dengan benar," ujar Nico.
 
Hal senada dikatakan oleh Vice President Public and Government Affairs Exxon Mobil Indonesia Azi Alam. Dia mengatakan, hal ini bisa meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerja sama antara SKK Migas dan KKKS yang ujungnya untuk mencapai tujuan bersama yakni satu juta barel.
 
"Kami sangat mengapresiasi inisiatif ODSP ini," jelas dia.
 
Perjalanan ODSP dimulai di bulan November 2019 yang diawali dengan perumusan konsep ODSP, FGD dan sosialisasi ke kalangan KKKS. Struktur ODSP terdiri atas empat Kelompok Kerja (Pokja) yaitu :
 
- Perizinan I yang mencakup lahan dan tata ruang
- Perizinan II yang mencakup lingkungan, keselamatan dan keamanan
- Perizinan III yang mencakup Penggunaan Sumber Daya dan Infrastruktur lainnya
- Perizinan IV yang mencakup Penggunaan Material dan Sumber daya dari Luar Negeri
 
Pokja ODSP terdiri atas unsur SKK Migas dan perwakilan KKKS, sehingga ODSP akan menjadi workable dan lebih terkoordinasi dalam pelaksanaannya.
 


 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif