Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menuturkan dana ketahanan energi sangat meresahkan masyarakat, dan dia pun meminta agar pungutan tersebut dicabut saja.
"Uang pungutan itu yang menyumbang Rp200 per liter untuk premium dan solar Rp300 per liter, masyarakat tidak tahu apa-apa, kenapa masyarakat yang dibebani untuk meningkatkan pendapatan negara. Karena itu, rencana itu dibatalkan, bukan hanya mendasar, tapi membuat resah masyarakat," ujar Sekretaris Jendral (Sekjen) DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani, ditemui dalam acara menjaring Cagub DKI Jakarta Tahun 2017 di Gelanggang Olahraga dan Remaja (GOR) Senen, Jakarta, Minggu (27/12/2015).
Menurut Muzani ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Namun, jangan sekali-kali masyarakat yang dirugikan.
"Sebaikanya dicegah, pemerintah jangan melakukan cara-cara yang tidak benar (meningkatkan pendapatan negara)," cetus dia.
Muzani menekankan, seharusnya langkah menaikkan harga premium dan solar harus dicegah karena kenaikan harga BBM itu banyak merugikan masyarakat Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menuturkan dana pungutan bahan bakar minyak (BBM) premium dan solar dapat dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penetapan itu melalui usulan APBN Perubahan 2016.
"Nanti melalui mekanisme APBN-P kita akan usulkan kepada DPR," kata Sudirman.
Sudirman menuturkan pungutan premium dan solar untuk memupuk Dana Ketahanan Energi. Secara konsepsi dana pungutan tersebut dapat digunakan untuk mendorong eksplorasi agar tingkat penurunan cadangan sumber daya bisa ditekan. Selain itu digunakan untuk membangun infrastrukur cadangan strategis serta membangun energi baru dan terbarukan.
Namun diakuinya memang perlu mengatur secara khusus tata cara pemungutan dan pemanfaatan Dana Ketahanan Energi tersebut.
"Termasuk prioritas pemanfaatanya," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
