Mengutip siaran pers yang dikeluarkan PT PLN (Persero), MPP ini akan memperkuat sistem kelistrikan Lombok dan merupakan upaya percepatan dalam meningkatkan Rasio Elektrifikasi Nusa Tenggara Barat (NTB) menuju 100 persen di 2020.
"Listrik merupakan elemen yang sangat penting, semua membutuhkan listrik, kita harus menyelesaikan hal ini bersama sama, saling membantu," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya, Sabtu (11/6/2016).
Jokowi menjelaskan, kedepannya, Indonesia harus berupaya mengoptimalkan penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Hal itu ditekankannya karena Indonesia kaya akan sumber daya alam. Ia pun berharap, semua yang sudah ditargetkan PLN dapat tercapai.
"MPP ini memang cepat progressnya, konstruksi terlihat sudah siap, dan semoga semua diberikan kelancaran, Agustus sudah beres ya," tutup Jokowi.
Pembangunan MPP di Lombok ini menjadi salah satu program strategis PLN yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2015-2024. Hal ini merupakan komitmen PLN terhadap pembangunan infrastruktur kelistrikan di NTB yang masuk kedalam program 35.000 mw.
Sistem kelistrikan di Wilayah NTB terdiri dari tiga sistem yang terpisah, yaitu Sistem Lombok, Sistem Sumbawa dan Sistem Bima. Sistem Lombok merupakan sistem terbesar dengan beban puncak mencapai ±212 mw dan daya mampu pasok ±219 mw per Juni 2016. Dengan tambahan 50 mw dari MPP Lombok, maka akan menambah keandalan daya pasok sistem Lombok.
MPP menjadi pilihan yang tepat untuk dapat segera menambah pasokan kelistrikan di beberapa daerah, karena proses pengerjaannya yang tidak memakan waktu lama, seperti pada MPP Lombok ini membutuhkan waktu kurang lebih 5-6 bulan agar dapat beroperasi. Dibangun sejak 8 Februari, kini pembangunan proyek MPP telah mencapai progress sebesar 70 persen.
"Dengan masuknya MPP 50 MW kedalam sistem Lombok maka diperkirakan rasio elektrifikasi di Lombok akan meningkat dari 73,83 persen (per April 2016) menjadi 78,16 persen pada Desember 2016, kami berharap dengan meningkatnya rasio elektrifikasi maka bisa menjadi katalisator peningkatan perekonomian masyarakat," jelas Direktur Utama PLN Sofyan Basir.
Lebih lanjut Sofyan menuturkan bahwa pemilihan MPP berbahan bakar gas ini merupakan keputusan yang tepat dari PLN, karena berpotensi dapat menghemat biaya pengeluaran untuk BBM hingga sebesar Rp26 miliar per tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
