Praktisi tambang dan mineral Ryad Chalid menyatakan, saat ini pemerintah memerlukan bantuan penerimaan negara dari sektor ESDM untuk membuat neraca pembayaran nasional menjadi lebih kuat.
"Pemerintah sebaiknya melakukan penataan dari sisi administrasi birokrasi dengan menyempurnakan beberapa kebijakan strategis ESDM baik dari sisi hulu sampai ke hilir," ujar Ryad, dalam diskusi 'Mewujudkan Nawacita Sektor ESDM: Sumbang Saran Iluni UI kepada Pemerintah Jokowi', di UI Salemba, Jakarta, Senin (29/8/2016).
Menurut dia, sektor ESDM harus lebih kreatif dan inovatif dalam mengeluarkan kebijakannya untuk mencari tambahan penerimaan negara dari ruang fiskal yang ada. Oleh karena itu, dia menyarankan ada beberapa kebijakan yang bisa dilakukan.
Pertama, penguatan struktur neraca pembayaran nasional. Dia membeberkan, sebelum 2014, harga komoditas produk ESDM jauh lebih baik dari kondisi sekarang sehingga ekspektasi penerimaan negaranya pun pasti berbeda.
Tekanan berat atas neraca pembayaran nasional, lanjutnya, membuat tekanan pada sektor ESDM semakin besar. Untuk itu sektor ini harus berupaya kreatif dan inovatif dalam ruang fiskal untuk menambah penerimaan negaranya.
"Fokusnya adalah untuk mengurangi utang negara dengan meningkatkan penerimaan negara melalui kebijakan investasi baik asing maupun dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan ekspor produk bahan jadi," ungkapnya.
Kedua, adanya program 35.000 megawatt (mw). Perlu ada solusi dalam mengoptimalkan pencapaian program tersebut. Sesuai data Ditjen Ketenagalistrikan pada 2014, setiap tahunnya Indonesia akan mengalami pertumbuhan sektor ketenagalistrikan sekitar 7.000 mw.
Ketiga, mencapai target program bauran energi nasional. Menurutnya, cadangan energi fosil Indonesia kian terbatas. Sehingga ke depannya Kementerian ESDM harua serius mewujudkan pencapaian program ini seperti yang telah disampaikan menteri ESDM.
"Beberapa skenario bisa dilakukan termasuk membuka ruang lebih banyak bagi investasi sektor EBTKE dengam teknologi yang lebih ramah lingkungan baik dari luar maupun dalam negeri," tambahnya.
Kemudian membuat inovasi pada program gasifikasi, mengubah flare gas hasil buangan industri migas CNG/elpiji, mengoptimalkan produksi wilayah kerja migas tua, dan masih banyak lagi. Untuk melakukan hal ini, KESDM perlu melibatkan lembaga seperti BPPT, LIPI, maupun universitas terkait aspek audit teknologinya dan memastikan kualitas teknologi yang digunakan aman bagi bangsa Indonesia.
Keempat, fokus pada pembangunan energi terbarukan. Dia menjelaskan, untuk bisa mencapai program itu, maka perlu dilakukan penyempurnaan tupoksi kelembagaan EBTKE. Menurutnya, Ditjen EBTKE selama ini cenderung melakukan pembangunan pembangkit energi fotovoltaik sendiri, sehingga harus dikembalikan posisinya sebagai pembuat kebijakan dan bukan sebagai operator.
Kelima, meningkatkan cadangan energi nasional. Pemerintah harus memberikan insentif bagi pelaku usaha yang berminat untuk melakukan investasi di daerah frontier dengan teknologi yang tepat guna tanpa merusak lingkungan dan keanekaragaman hayati pada daerah tersebut.
"Keenam, memperkuat struktur hilir ESDM. Pembangunan smelter untuk mineral serta kilang untuk BBM wajib dilaksanakan. Indonesia harus bisa bersaing dengan Singapura yang membuat kilang LNG dengan membuat kilang LNG baru dan sumber didapat dari luar Indonesia," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
