Ilustrasi BBM solar. FOTO: dok MI.
Ilustrasi BBM solar. FOTO: dok MI.

BPH Migas Cabut Pembatasan Konsumsi Solar Subsidi

Ekonomi bph migas Subsidi Solar
Suci Sedya Utami • 01 Oktober 2019 18:09
Jakarta: Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencabut pembatasan penyaluran dan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang sebelumnya diperkirakan akan melebihi batas (over quota).
 
Hal tersebut ditandai dengan keluarnya surat edaran nomor 4487.E/Ka BPH/2019 tentang pencabutan surat edaran nomor 3865.E/Ka BPH Migas/ 2019 tentang pengendalian kuota jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) tahun 2019.
 
Surat edaran yang ditandatangani dan dikeluarkan pada 30 September 2019 ini mempertimbangkan tujuh hal salah satunya yakni terkait JBT 2019. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 kuota JBT ditetapkan 14,5 juta kiloliter (kl) lebih kecil dibandingkan kuota 2018 yang sebesar 15,62 juta kl dan realisasi di 2018 yang sebesar 15,58 juta kl.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Untuk 2019, realisasi JBT sejak Januari-25 September 2019 sebesar 11,66 juta kl atau 80,46 persen dari kuota. Sedangkan normalnya realisasi seharunya sebesar 73,42 persen dari kuota.
 
Apabila tidak terjadi pengendalian pendistribusian JBT, maka berpotensi over quota hingga akhir tahun akan mencapai 16,07 juta kl atau 1,56 juta kl lebih tinggi dari kuota ini.
 
Selain itu pertimbangan lainnya yakni memperhatikan hasil rapat pimpinan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dipimpun Menteri ESDM pada 27 September 2019, bahwa untuk menjaga stabilitas di masyarakat meminta kepada BPH Migas untuk mencabut surat edaran sebelumnya.
 
"Sehubungan dengan itu, BPH mencabut sementara surat edaran 3865.E/Ka BPH Migas/ 2019 tentang pengendalian kuota jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) 2019," kata Kepala BPH Migas M Fansrullah Asa dalam surat edaran teranyar itu yang dikutip Medcom.id, Selasa, 1 Oktober 2019.
 
Dengan dicabutnya surat edaran tersebut maka PT Pertamina (Persero) wajib menyalurkan JBT solar 2019 dengan prinsip kehati-hatian, akurat, tepat sasaran, tepat volume dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menjaga kuota JBT solar di 2019 sebesar 14,5 juta kl.
 
Sebelumnya, BPH Migas melarang beberapa kendaraan untuk menggunakan solar bersubsidi sejak 1 Agustus lalu sebagai upaya dalam mengendalikan konsumsi. Larangan tersebut menyusul potensi konsumsi solar yang diperkirakan melebihi kuota hingga akhir tahun.
 
Direktur BBM BPH Migas Patuan Alfon Simanjuntak mengatakan Berdasarkan hasil pengawasan BPH Migas, diduga adanya ketidakpatuhan dalam penyaluran Solar. Oleh karenanya BPH Migas mengeluarkan surat edaran mengenai pengendalian kuota solar di antaranya pertama kendaraan bermotor untuk pengangkutan hasil perkebunan, kehutanan dan pertambargan dengan jumiah roda lebih dari enam buah dalam kondisi bermuatan ataupun tidak bermuatan dilarang untuk menggunakan solar.
 
Kedua, larangan penggunaan solar tersebut juga berlaku untuk kendaraan bermotor dengan tanda nomor kendaraan atau pelat berwarna dasar merah, mobil TNI/Polri, sarana transportasi air milik pemerintah. Ketiga, mobil tangki BBM, Crude Palm Oil (CPO), dump truck, truck trailer, truk gandeng dan mobil molen atau pengaduk semen juga dilarang meminum solar.
 
Keempat PT Pertamina (Persero) sebagai pihak penyalur juga dilarang melayani pembelian solar untuk konsumen pengguna usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi air yang menggunakan motor tempel dan pelayanan umum tanpa menggunakan surat rekomendasi dari instansi berwenang.
 
Kelima, BPH Migas juga mengatur maksimal pembelian Solar untuk angkutan barang roda empat sebanyak 30 liter per kendaraan per hari, roda enam atau lebih sebanyak 60 liter per kendaraan per hari dan kendaraan pribadi sebanyak 20 liter per kendaraan per hari.
 
Keenam, Pertamina perlu mengatur titik lokasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang mendistribusikan Solar subsidi dengan mempertimbangkan sebaran konsumen pengguna termasuk pengaturan alokasi ke masing-masing SPBU.
 
Ketujuh Pertamina wajib menyediakan BBM nonsubsidi (Pertamina Dex dan Dexlite) untuk mengantisipasi terjadinya antrean di SPBU. Delapan BPH Migas meminta Pertamina untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah TNI dan Polri untuk ikut mengawasi penyaluran Solar subsidi. Sembilan, hal-hal lain yang telah menjadi ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tetap berlaku.
 

(AHL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif