Vice President Exploration Saka Energi Rovicky Putrohari mengungkapkan Saka Energi sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah sepatutnya mendukung setiap regulasi yang dikeluarkan pemerintah, termasuk PSC gross split untuk kontrak migas yang baru. Namun, ia mengaku lebih menyukai cost recovery.
"Jelas lebih enak cost recovery, pasti cost recovery," ungkap Rovicky saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2018.
Lalu, Rovicky menjelaskan, terkait alasan mengikuti lelang wilayah kerja migas yang dilakukan pemerintah pada 2017 lalu karena Saka Energi merupakan perusahaan Indonesia. Wilayah kerja yang digarap pun tidak akan keluar dari Indonesia. Jadi, jika boleh meminjam kata 'pasrah', Saka Energi pasrah dengan setiap aturan yang dibuat pemerintah.
"Toh, Saka itu perusahaan Indonesia. Kita tidak bakal keluar dari Indonesia kan. Karena tidak bakal keluar dari Indonesia mau pakai apa pun tidak apa-apa," ucap Rovicky.
Sementara itu, Direktur Eksekutif IPA Marjolijn Wajong mengatakan sejauh ini PSC gross split sudah cukup menarik. Hal tersebut terlihat dari lima wilayah kerja migas konvensional yang laku pada periode lelang 2017.
"Kita masih harus buktikan. Kan belum diimplementasikan kecuali di ONWJ. Tapi kita harapkan baik. Kalau saya melihat dari 2017 sebagai hal yang baru, bapak itu (Arcandra Tahar) kan mau kalau ada perbaikan-perbaikan. Itu yang kita hargai jadi apakah ada perbaikan," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
