Illustrasi. (Dok: AFP).
Illustrasi. (Dok: AFP).

Legislator: Revisi UU Minerba Paling Cepat Selesai Juni

Ekonomi minerba
Annisa ayu artanti • 21 Maret 2018 15:30
Jakarta: Komisi VII DPR menargetkan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) dapat selesai paling cepat Juni 2018.
 
Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W Yudha mengatakan perkembangan RUU Minerba sudah lebih maju dibandingkan Revisi Undang-Undang Migas. Saat ini RUU Minerba telah masuk proses sinkronisasi di Badan Legislatif (Baleg).
 
"Alhamdulillah, kita lebih maju dari UU Migas. Dari sisi legislasinya. Sekarang lagi proses sinkronisasi di Baleg," kata Satya dalam diskusi di Hotel JW Mariott, Jakarta, Rabu, 21 Maret 2018.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Setelah dari Baleg, RUU akan disampaikan ke pimpinan DPR dan kemudian akan ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR dalam sidang paripurna. Dengan begitu tahap penyusunan selesai.
 
"Setelah paripurna bisa kita lakukan satu bulan ke depan. Sehingga Juni-Juli bisa mendapat undang-undang yang baru," sebut dia.
 
Pada tahap pembahasan, Satya melanjutkan, RUU akan disampaikan kepada Presiden. Kemudian, Badan Musyawarah (Bamus) akan menetapkan komisi, Baleg dan panitia khusus (Pansus) untuk membahas RUU. Setelah itu akan dilakukan pembicaraan tingkat I dan II yang kemudian hasilnya akan disampaikan ke Presiden untuk disahkan.
 
"Tahap pembahasan ini harusnya lebih cepat karena di UU MD3 dua kali masa sidang harus selesai," imbuh dia.
 
Adapun untuk isi RUU tersebut, Satya menyebutkan tidak terlalu berbeda dengan UU sebelumnya. Lima poin yang difokuskan dalam RUU itu diantaranya terkait wilayah pertambangan, wilayah usaha pertambangan, dan wilayah izin usaha pertambangan dimungkinkan diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tanpa batasan luas wilayah dengan syarat adanya komitmen pemegang IUP wajib membangun industri hilir.
 
Kedua, mengenai perizinan. Kewenangan izin pengelolaan pertambangan minerba dikembalikan kepada pemerintah pusat, sebagai konsekuensi tumpang tindih atau sengketa perizinan di daerah.
 
Ketiga, mengenai peningkatan nilai tambah melalui pengolahan dan pemurnian. Kewajiban pengolahan dan pemurnian (smelter) tetap dipertahankan dengan batas waktu yang diatur lebih lanjut oleh peraturan turunannya.
 
Keempat, terkait divestasi saham yang mendorong pengalihan saham perusahaan tambang asing untuk dimiliki oleh negara melalui proses divestasi secara bertahap. Selama divestasi belum tercapai 51 persen maka perusahaan tersebut tidak boleh melakukan IPO.
 
Terakhir mengenai ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan dalam masa peralihan penyesuaian Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) diatur sesuai batas waktu habis masa kontrak. Tidak diizinkan peralihan KK dan PKP2B sebelum masa kontrak berakhir.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif