Menteri ESDM Sudirman Said menjelaskan keputusan pemilihan fasilitas tersebut akan diumumkan usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) pulang dari Papua. Hal itu dilakukan karena Presiden meminta agar sejumlah pihak terkait bisa hadir ketika keputusan mengenai Blok Masela diumumkan.
"Insya Allah awal tahun, tinggal minggu depan, kita akan undang. Tadi Presiden sebelum bubaran berpesan kepada saya minta diatur supaya setelah balik dari Papua bisa diundang (kontraktor eksisting Blok Masela)," kata Sudirman, dalam sebuah konferensi pers, di Hotel Dharmawangsa, Jalan Brawijaya, Jakarta, Selasa (29/12/2015).
Sudirman menambahkan dalam pertemuan nanti Presiden turut mengundang beberapa menteri Kabinet Kerja yang relevan dengan proyek Blok Masela, seperti Menteri Dalam Neger,i Menko Kemaritiman, Kemenristek, dan Menteri Keuangan.
"Kemudian Presiden juga undang beberapa menteri lain yang relevan dengan proyek Masela. Misalnya Mendagri urusan dengan daerah, Menko Kemaritiman yang urusannya dengan daerah pengembangan maritim, Kemenristek diundang teknologi apa yang paling tepat, Menteri Keuangan diundang karena ada hubungannya dengan pendapatan negara," jelas dia.
Karena proyek Blok Masela memiliki nilai cukup besar hingga USD30 miliar maka Sudirman menilai sangat tepat bila mengundang sejumlah pakar yang ahli dibidangnya. Sebab, hal itu bisa memaksimalkan proyek ini dan nantinya bisa mendatangkan keuntungan bagi negara.
"Jadi ini proyek terbesar saya kira, dengan total investasi USD30 miliar sehingga semua aspek dilihat lebih dalam, Apalagi beliau orang lapangan. Jadi beliau sangat-sangat concern implementasinya," jelas Sudirman.
Lebih lanjut, Sudirman mengaku, pengelolaan Blok Masela akan dilakukan secara matang. Apabila diputuskan di akhir tahun ini maka tahapan kontruksi harus tetap dilakukan melalui studi engineering hingga baru bisa dimulai 2020.
"Kalaupun hari ini diputuskan, itu konstruksinya baru dimulai 2020," kata Sudirman.
Untuk diketahui, Blok Masela merupakan salah satu Wilayah Kerja Migas yang terletak di Maluku Selatan. Saat ini, hak partisipasi blok tersebut dimiliki Inpex mencapai 65 persen dan Shell Corporation Ltd sebesar 35 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
