Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono. FOTO: dok MI/Ramdani.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono. FOTO: dok MI/Ramdani.

Pemerintah Tunjuk Inalum Caplok Saham Vale

Ekonomi vale indonesia inalum
Suci Sedya Utami • 08 Oktober 2019 10:25
Jakarta: Pemerintah telah menugaskan Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) untuk mengambil alih divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) sebesar 20 persen.
 
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar telah berkirim surat pada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait rencana pengambilalihan tersebut.
 
"Sudah (resmi Inalum) kan ada surat Pak Wamen ke Menteri Keuangan. Kan sudah tunjuk Inalum," kata Bambang di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin, 7 Oktober 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menuturkan atas penugasan tersebut, maka tahap selanjutnya diserahkan pada Inalum. Terkait besaran Valuasi nantinya akan dipertimbangkan oleh Menteri Keuangan.
 
Sebelumnya Kementerian ESDM dan Vale telah membahas besaran Valuasi. Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan pihak Vale yang didatangkan dari Brazil dan Kanada telah mempresentasikan mengenai cara mereka dalam menghitung valuasi saham.
 
Yunus bilang Vale menghitung dengan menggunakan metode replacement. Sementara pemerintah lebih memilih mengunakan metode discounted cash flow. Kedua hasil penghitungan tersebut nantinya dikomparisasi untuk menentukan yang kiranyalebih banyak menguntungkan negara.
 
"Kita pakai discounted cash flow, dia (Vale) lebih banyak ke replacement cost. Kita pakai dua-duanya (metode perhitungannya) nanti yang mana yang menguntungkan negara," kata Yunus Juli lalu.
 
Yunus mengatakan nilai valuasi yang dihitung oleh Kementerian ESDM melalui Ditjen Minerba nantinya akan diklarifikasi dengan nilai valuasi yang dihitung oleh Vale dalam pertemuan selanjutnya.
 
"Harus diklarifikasi data-datanya, minggu depan kita panggil lagi, setelah dihitung principle-nya sama atau tidak," tutur Yunus.
 
Yunus mengatakan perhitungan tersebut diharapkan raampung sebelum jatuh tempo kewajiban divestasi 20 persen pada Oktober 2019. Hasil dari valuasi tersebut nantinya bakal disampaikan oleh Kementerian ESDM pada Kementerian Keuangan sebagai bahan pertimbangan untuk menyikapi kewajiban divestasi perusahaan asal Brasil itu.
 
"Insyaallah sesuai jadwal, Oktober selesai semuanya divestasinya," jelas dia.
 
Adapun metode perhitungan menggunakan discounted cash flow yang digunakan pemerintah merujuk pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara. Peraturan ini merupakan perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2017.
 
Dalam beleid teranyar itu menyatakan harga saham divestasi yang ditawarkan kepada peserta Indonesia dihitung berdasarkan harga pasar yang wajar (fair market value). Namun ditegaskan harga pasar yang wajar itu tidak memperhitungkan cadangan mineral atau batu bara kecuali yang dapat ditambang selama masa berlaku operasi tambang.
 
Sebenarnya perhitungan harga pasar yang wajar bisa dilakukan menggunakan dua metode yakni discounted cash flow atas manfaat ekonomis selama periode dari waktu pelaksanaan divestasi hingga akhir masa berlakunya operasi tambang. Kemudian metode replacement cost dengan perbandingan data pasar (market data benchmarking). Namun kata Yunus perhitungan saham saat ini tak lagi menggunakan metode replacemenf cost.
 
Vale memiliki kewajiban divestasi saham sebesar 40 persen. Besaran divestasi itu berdasarkan kesepakatan dalam amandemem Kontrak Karya (KK) di 2014 silam. Kesepakatan terkait divestasi merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 sebagai perubahan ketiga PP Nomor 23 Tahun 2010.
 
Dalam beleid itu disebutkan divestasi harus dilakukan paling lambat pada 14 Oktober 2019 atau lima tahun setelah terbitnya PP 77. Adapun besaran divestasi dalam PP 77 terbagi dalam tiga kategori yang merujuk pada kegiatan pertambangan. Vale termasuk dalam kategori kedua yakni kegiatan pertambangan dan pengolahan pemurnian.
 
Oleh sebab itu kewajiban divestasinya hanya 40 persen. Dalam amandemen KK pun disepakati Vale wajib melepas 20 persen saham lagi lantaran sudah 20 persen saham Vale yang telah tercatat di bursa efek dan telah diakui sebagai saham divestasi.
 
Dalam KK yang dipegang Vale memuat dua mekanisme perhitungan saham yakni harga pasar yang wajar dan replacement cost. Skema fair market value bila 20 persen saham dibeli oleh badan usaha milik negara (BUMN). Sementara perhitungan dengan skema replacement cost digunakan bila saham divestasi dibeli oleh pemerintah.
 

(AHL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif