Ilustrasi. FOTO: dok MI.
Ilustrasi. FOTO: dok MI.

Fleksibilitas Skema Bagi Hasil Sinyal Positif bagi Industri Migas

Ekonomi migas cost recovery skema gross split
Suci Sedya Utami • 04 Desember 2019 18:18
Jakarta: Indonesian Petroleum Association (IPA) menyambut baik rencana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif yang ingin memberikan fleksibilitas bagi para kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) hulu migas untuk menggunakan skema bagi hasil (production sharing contract/PSC) cost recovery atau gross split.
 
Presiden IPA Louise McKenzie mengatakan industri hulu migas memiliki tantangan dibandingkan industri lainnya. Apalagi di setiap lapangan atau wilayah kerja memiliki karakter serta risiko yang berbeda-beda yang tidak bisa diberlakukan skema yang sama. Oleh karenanya dengan adanya fleksibilitas dianggap menjadi hal yang baik bagi industri tersebut lebih atraktif untuk mendatangkan investasi.
 
"Terkait fleksibilitas adalah sesuatu yang saya senang mendengarnya. Yang pasti ini merupakan langkah yang tepat," kata Louise di Hotel Darmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Desember 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Presiden Direktur ExxonMobil Cepu Ltd ini mengatakan ingin melihat dan mendengar lebih lagi terkait fleksibilitas tersebut. Semua KkKS butuh mengerti rencana pemberian fleksibilitas yang dimaksud oleh pemerintah. Sebab ia mengerti perubahan kebijakan memerlukan konsultasi dengan DPR.
 
"Itu sinyal positif bagi kami. Tapi saya pikir kami perlu diskusi lebih jauh terkait pemahaman mengenai apa yang kita inginkan. IPA melihat kesempatan untuk mempelajari lebih jauh rencana menteri tersebut," jelas dia.
 
Sebelumnya Kementerian ESDM tengah mengkaji kemungkinan untuk memperbolehkan KKKS di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) memilih penggunaan skema bagi hasil cost recovery atau gross split berdasarkan perhitungan masing-masing lapangan migas.
 
Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR mengatakan pihaknya tengah membahas kemungkinan untuk merevisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permen ESDM Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Dalam Permen tersebut mengatur kewajiban bagi KKKS untuk menggunakan skema bagi hasil gross split baik untuk perpanjangan kontrak wilayah kerja maupun kontrak baru di suatu wilayah kerja.
 
"Kita menawarkan demikian (bisa memilih), karena fleksibilitas itu ada. Sehingga memang daya tarik untuk investasi di situ lebih baik," kata Arifin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 27 November 2019.
 
Arifin mengatakan pihaknya melakukan dialog dengan para investor migas dan menanyakan mana skema yang kiranya lebih baik. Arifin bilang dari jawaban para investor menyatakan apabila setiap lapangan migas tidak bisa disamaratakan menggunakan satu skema, sebab karakteristik masing-masing lapangan berbeda.
 
Arifin mengatakan semakin berada di wilayah yang sulit dijangkau (remote area) dan berisiko tinggi maka kecenderungannya menggunakan skema cost recovery. Sementara untuk pengguna skema gross split lebih diminati oleh KKKS di wilayah kerja existing karena dianggap lebih jelas dan risikonya kecil.
 
"Kalau gross split biasanya orang senang yang sudah pasti, kalau high risk itu lebih yang cost recovery karena mereka (ingin) risiko hilang," jelas Arifin.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif