President and Chief Executive Officer Freeport McMoran, Richard C Adkerson dan Presiden Direktur Freeport Indonesia, Chappy Hakim dalam rilisnya mengatakan, pihaknya terus terlibat dengan pemerintah Indonesia dalam berbagai negosiasi dan terus meminta untuk dimungkinkannya beroperasi secara penuh tanpa gangguan.
"Kami telah aktif terlibat dengan otoritas pemerintah Indonesia untuk memungkinkan operasi penuh pada PT-FI untuk melanjutkan tanpa gangguan," seperti dikutip dalam laman Freeport McMoran, Jumat, 3 Februari 2017.
Freeport menyatakan operasi penuh tanpa gangguan yang dimintanya itu demi menjaga kepentingan bangsa Indonesia. Hal itu ditegaskannya karena ia merasa sebagai perusahaan tambang terbesar pasti memberikan dampak postif dan multiplayer berbagai sektor.
Ia sempat menyatakan kekecewaannya kepada pemerintah Indonesia yang sampai saat ini belum mau memberi izin ekspor konsentrat.
"Kami kecewa bahwa hal ini masih belum terselesaikan dan prihatin tentang dampak negatif bagi seluruh stakeholder, terutama untuk tenaga kerja kita dan ekonomi lokal," katanya.
Dalam rilisnya itu juga, perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini meminta kepada pemerintah Indonesia memberikan jaminan agar Freeport bisa beroperasi lagi pasca tahun 2021. Seperti yang diketahui Freeport akan habis masa operasinya di Indonesia pada tahun 2021.
"Kami mendorong Pemerintah untuk mengaktifkan operasi penuh kami untuk terus tanpa gangguan dan untuk memberikan jaminan yang diperlukan untuk mendukung program investasi jangka panjang kami jadi ini dampak negatif dapat dihindari," jelasnya.
Freeport mengancam jika pemerintah terus menunda pemberian izin ekspor, ia akan melakukan tindakan buruk jangka pendek, yaitu mengurangi produksi, mengurangi tenaga kerja, memberhentikan investasi tambang bawah tanah, serta pembatalan pembangunan smelter di Gresik.
Untuk keterlambatan per bulan, Freeport mengatakan akan mengurangi produksi tembaga sekitar 70 juta pound dan emas sebanyak 70 ribu ons.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
