Ketua Departemen Ristek dan Sumber Daya Mineral Majelis Nasional Kahmi Lukman Malanuang mengatakan, holding energi lebih mengarah pada tujuan tercapainya kedaulatan energi sesuai amanat Nawa Cita.
"Gagasan holding BUMN energi dari pemerintah saat ini seharusnya tidak sebatas penggabungan PGN dengan Pertagas (Pertamina Gas) saja. Jangan juga hanya sebagai aksi korporat sesaat untuk peningkatan kapasitas investasi dalam bentuk aset, revenue maupun profit," ujar Lukman dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jumat (4/11/2016).
Pembentukan holding BUMN energi seharusnya didekasikan dan diproyeksikan untuk merealisasikan kedaulatan energi. Selain itu, holding BUMN diharap juga untuk mencapai target bauran energi yang diamanatkan dalam Kebijakan Energi Nasional.
Target bauran energi dalam Kebijakan Energi Nasional sendiri yang pada 2025 energi baru dan terbarukan paling sedikit sebesar 23 persen, minyak bumi 25 persen, batu bara minimal 30 persen, dan gas bumi paling sedikit 22 persen.
"Ini kan harus ada upaya optimal agar bisa terealisasi. Makanya holding BUMN energi bisa dibentuk, mungkin dengan nama PT Indonesia Energi," paparnya.
Lukman menjelaskan, dalam holdingisasi BUMN energi tersebut, Pertamina fokus terhadap persoalan minyak, PGN fokus ke gas, PT Bukit Asam fokus ke batu bara, PLN fokus ke listrik, serta Geo Dipa fokus ke panas bumi.
"Perlu juga perusahaan khusus yang fokus membidangi energi baru terbarukan di mana keseluruhan perusahaan negara tersebut tetap menjadi BUMN dan tidak menjadi perusahaan swasta. Sehingga BUMN yang bergerak di bidang energi tersebut tetap menjalankan tugasnya untuk penyediaan kebutuhan energi bagi rakyat di seluruh Indonesia," tegas Lukman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
