Ilustrasi. (FOTO: Medcom.id)
Ilustrasi. (FOTO: Medcom.id)

Tiga Langkah Agar Industri Ekstraktif Tidak Tergerus

Ekonomi pertambangan minerba
Nia Deviyana • 15 Maret 2019 06:30
Jakarta: Industri ekstraktif yang mencakup pertambangan, mineral, dan batu bara dinilai masih memiliki masa depan cerah. Namun, industri ekstraktif harus terus berinovasi agar mampu bersaing dengan industri destruktif.
 
Pengurus Harian Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Joko Pramubinawan mencontohkan negara maju seperti Amerika Serikat yang memiliki sumber daya alam (SDA) tinggi sudah mulai meninggalkan industri ekstraktif dan beralih ke industri destruktif seperti Google dan Facebook.
 
"Jadi ada tiga hal yang harus diantisipasi dalam industri ekstraktif agar tetap eksis dan mampu mengikuti perubahan teknologi yang begitu besar. Salah satunya berinovasi," ujar Joko di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis, 14 Maret 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Joko menuturkan pihaknya terus melakukan riset untuk mengetahui teknologi yang paling efektif diimplementasikan pada sektor tambang. Selain itu, pengembangan industri petrokimia untuk mendukung hilirisasi juga harus ditingkatkan. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menghasilkan bahan mentah melainkan produk bernilai tambah yang memiliki daya saing tinggi.
 
Kedua, kata Joko, harus ada transparansi dan akuntabilitas dari perusahaan ekstraktif. Transparansi diharapkan mampu memberi informasi yang setara kepada semua pihak sehingga pelaku bisnis bisa berkompetisi secara sehat dan memberikan kemanfaatan yang optimal bagi negara.
 
Adapun langkah ini tengah diupayakan pemerintah dengan meluncurkan Extractive Industries Transparency (EITI). EITI telah menetapkan roadmap Beneficial Ownership (BO), yakni orang atau sekelompok orang yang secara langsung atau tidak langsung memiliki atau mengontrol perusahaan atau industri wajib membuka data kepemilikannya pada 2020.
 
Ketiga, industri harus bisa mendestruktif diri. Artinya, mengikuti perkembangan digitalisasi. "Jika tidak, maka dia akan hilang, mungkin izinnya akan dicabut karena tidak bisa berkembang," pungkasnya.
 
Pada 2016, penerimaan negara yanga berasal dari sektor migas dan sektor minerba memberikan sumbangan sebesar Rp159,38 triliun atau 10,24 persen dari total penerimaan negara. Adapun rinciannya Rp107,29 triliun atau 6,9 persen dari penerimaan sektor migas, dan Rp52,54 triliun atau sebesar 3,4 persen dari sektor minerba.
 
Penerimaan tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang memberikan sumbangan sebesar 15 persen dari total penerimaan negara, yang mencakup penerimaan dari sektor migas sebesar Rp161,76 triliun (11 persen) dan penerimaan dari sektor minerba sebesar Rp62,48 triliun (empat persen).
 
Pada sektor migas, pada 2016 lifting minyak bumi dan gas bumi yang menjadi sumber penerimaan negara, masing-masing paling besar dihasilkan Chevron Pacific Indonesia dengan share lifting minyak bumi sebanyak 32,86 persen dan Pertamina dengan share lifting gas bumi sebanyak 19,39 persen.
 
Di sektor minerba, lima perusahaan menjadi penyumbang royalti terbesar yang sumbangannya mencakup 42 persen dari total pembayaran royalti selama 2016, yakni Freeport Indonesia, Kaltim Prima Coal, Newmont Nusa Tenggara, Kideco Jaya Agung, dan Adaro Indonesia.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif