Relaksasi DNI Bisa Gerus Bisnis Kontraktor Migas
Ilustrasi. (FOTO: AFP)
Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti relaksasi kebijakan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang dikeluarkan pemerintah pekan lalu.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Energi dan Migas Bobby Gafur Umar mengatakan relaksasi DNI bisa membunuh ladang bisnis yang ada. Dalam kebijakan itu, pemerintah akan membuka 75 persen pengusaha asing untuk bisa investasi di bidang jasa pemboran migas di lepas pantai (offshore) dan jasa konstruksi migas (platform).

"Jadi musti hati-hati bahwa banyak kontraktor migas yang sampai sekarang itu masih idle capacity kalau ditambah dengan sekarang dengan masuknya kontraktor-kontraktor asing. Apalagi dari Tiongkok, kami khawatirkan bisa membunuh kontraktor-kontraktor yang sudah ada," tutur Bobby kepada Medcom.id, Jumat, 23 November 2018.

Direktur Utama PT Bakrie and Brothers Tbk (BNBR) ini mengatakan seharusnya pemerintah lebih memilah sektor mana yang boleh dimasuki oleh asing. Ia pun menyebutkan salah satunya adalah jasa pengeboran migas di laut dalam. Menurutnya, Indonesia belum memiliki kemampuan mengelola wilayah laut dalam sehingga tepat jika dibolehkan asing masuk ke ranah tersebut.

"Misalnya hanya boleh masuk ke hulu migas laut dalam. Nah, itu kan kita enggak bisa," ucap dia.

Saat ini, Kadin tengah melakukan diskusi dengan beberapa asosiasi mengenai revisi kebijakan DNI tersebut. Setelah berdiskusi, rencananya Kadin akan menyampaikan kepada pemerintah mengenai usulan dan tanggapan dari asosiasi.

"Kadin belum mendukung. Karena kita belum diajak untuk bicara. Tentunya kita akan minta waktu untuk bicara," pungkas dia.

 



(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id